Wibawa News


  • 17 Desember 2015 | 18:07 WIB
  • 03803 Kali Dilihat

Nelayan Tradisional Pelabuhan Ratu Keluhkan Mafia Laut

 Nelayan Tradisional Pelabuhan Ratu Keluhkan Mafia Laut

KABUPATEN SUKABUMI, (WN.net)--Sejumlah nelayan di kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan persaingan tidak sehat yang disinyalir dari pengusaha besar selain nelayan tradisional. Hal itu berdampak pada hasil penangkapan dan kesejahteraan para nelayan di wilayah tersebut. Karena itu, DPRD Jabar mendorong nelayan tradisional Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan kesejahteraan dari pemerintah daerah.

Ketua Rombongan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, mengatakan nasib nelayan dikawasan Pelabuhan Ratu harus mendapat perhatian serius dari Pemprov Jabar. Pasalnya, selain hasil laut yang kian berkurang, ditambah dengan masuknya kapal ilegal sekaligus merugikan para nelayan sekitar.

"Keluhan dari nelayan sekitar ini menampung masukan agar segera dibuatkan kebijakan bagi para nelayan," ujar Lina di Kantor Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi baru-baru ini.

Lina mengatakan, potensi kelautan dan perikanan di kawasan tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi. Namun, di sisi lain keberadaan nelayan tradisional tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru seharusnya diberdayakan sesuai dengan kebijakan.

"Justru sebaliknya, nelayan ini harus diakomodir sesuai dengan tingkatannya yang mampu berdaya saing," katanya.

Kepala Seksi Bdang Teknologi Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Deden Abdul Kohar, mengatakan secara geografis wilayah kelautan memiliki jarak yang sudah ditentukan untuk area penangkapan (fishing ground) sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk kemampuan kapal dalam mengarungi zona lautan. Hal ini menjadi kendala bagi kemampuan nelayan kecil untuk menentukan area penangkapan ikan lantaran berbeda daya jelajah kapal dengan kapal pengusaha besar.

"Fishing ground dengan kemampuan perahu berdaya 5 GT itu untuk nelayan kecil. Perahu besar berdaya 10 GT untuk zona di hampir perbatasan laut, sehingga untuk ikannya pun sudah berkurang," ujar Deden.

Sementara, lanjut dia, undang-undang perikanan sudah jelas, termasuk jaring penangkap ikan dalam perahu pun harus diregulasi. Pursin (kapal sibolga) dimodifikasi agar dapat menangkap ikan yang lebih kecil. Nelayan tradisional harus menaati peraturan. Tidak jarang para pengusaha nakal masih tetap melanggar lantaran kemampuan kapalnya yang di atas perahu nelayan.

"Mafia laut ini masih saja ada, padahal perizinan ada. misalnya dalam menentukan rumpon (ciri ditengah laut) rumpon harus beraturan. Sejauh ini Kementerian Kelautan sudah paham, tetapi upaya untuk mengadvokasi para nelayan tradisional ini yang masih kalah sama pengusaha," katanya.

Deden mengatakan, berbagai upaya untuk melindungi nasib para nelayan sudah dilakukan. Di antaranya program asuransi dari Dinsos Jabar yang preminya ringan dan di akhir tahun dapat dikembalikan kepada tertanggung dalam hal ini para nelayan. Tidak kurang dari 20 anggota asuransi bergabung selama dua tahun terakhir.

"Ketika tidak ada masalah dalam setahun, maka asuransi kesehatan itu akan dikembalikan. Ini sangat membantu nelayan," ungkapnya.

Perwakilan anggota Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI), Asep Suwanda, mengatakan selain tergeser oleh kapal pengusaha besar, nasib nelayan kini terusik kapal tongkang batubara. Diketahui dikawasan Pelabuhan Ratu terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara. Hal itu menambah deretan permasalahan yang dihadapi para nelayan tradisional.

"Harus ada solusi nyata bagi nasib kami para nelayan. Aktivitas transportasinya tidak seberapa bagi nelayan, tetapi limbah maupun batubara yang terjatuh itulah yang mencemari laut dan mengurangi hasil tangkapan ikan nelayan tradisional," tegasnya. * ajat dw

Berita Lainnya

  • Ekonomi
    11 Mei 2019 | 11:26 WIB

    Wabup Minta Izin Bagi Investor Jangan Dipersulit

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Bupati (Wabup) Bandung, H. Gun Gun Gunawan, mengimbau para investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan potensi daerah setempat. Hal itu disampaikan Gun Gun ...

  • Ekonomi
    11 April 2019 | 09:00 WIB

    Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Wisata Halal

    SOREANG, (WN.net) -- Kabupaten Bandung meraih penghargaan sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan dari Kementerian Pariwisata. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya, kepada Kepala Dinas Pariwisata dan ...

  • Ekonomi
    01 Maret 2019 | 13:23 WIB

    Agus Makmur: PTSL Tidak Ada Unsur Politis

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, H. Agus Makmur Santosa. S.Kom., MM., memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada unsur politis. Namun tidak menutupkemungkinan di ...

  • Ekonomi
    20 Februari 2019 | 09:08 WIB

    Bisnis Online di Kabupaten Bandung Cukup Marak

    SOREANG, (WN.net) - Bisnis melalui media online di Kabupaten Bandung saat ini terhitung cukup marak, baik berupa penjualan barang dan jasa atau kuliner, terutama usaha kecil menengah (UKM). Hal itu diakui ...

  • Ekonomi
    18 Februari 2019 | 14:47 WIB

    Harinya Cicilan Nasional, Adira Merdekakan Konsumen dari Utang

    BANDUNG, (WN.net) -- Salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, Adira Finance, kembali menggelar program menguntungkan bagi konsumennya bertajuk Harinya Cicilan Lunas (Harcilnas). “Konsumen kami anggap sebagai mitra. Lewat Harcilnas, kami ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net