Wibawa News

Berita Terbaru


  • 17 Desember 2015 | 18:07 WIB
  • 03451 Kali Dilihat

Nelayan Tradisional Pelabuhan Ratu Keluhkan Mafia Laut

 Nelayan Tradisional Pelabuhan Ratu Keluhkan Mafia Laut

KABUPATEN SUKABUMI, (WN.net)--Sejumlah nelayan di kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan persaingan tidak sehat yang disinyalir dari pengusaha besar selain nelayan tradisional. Hal itu berdampak pada hasil penangkapan dan kesejahteraan para nelayan di wilayah tersebut. Karena itu, DPRD Jabar mendorong nelayan tradisional Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan kesejahteraan dari pemerintah daerah.

Ketua Rombongan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, mengatakan nasib nelayan dikawasan Pelabuhan Ratu harus mendapat perhatian serius dari Pemprov Jabar. Pasalnya, selain hasil laut yang kian berkurang, ditambah dengan masuknya kapal ilegal sekaligus merugikan para nelayan sekitar.

"Keluhan dari nelayan sekitar ini menampung masukan agar segera dibuatkan kebijakan bagi para nelayan," ujar Lina di Kantor Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi baru-baru ini.

Lina mengatakan, potensi kelautan dan perikanan di kawasan tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi. Namun, di sisi lain keberadaan nelayan tradisional tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru seharusnya diberdayakan sesuai dengan kebijakan.

"Justru sebaliknya, nelayan ini harus diakomodir sesuai dengan tingkatannya yang mampu berdaya saing," katanya.

Kepala Seksi Bdang Teknologi Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Deden Abdul Kohar, mengatakan secara geografis wilayah kelautan memiliki jarak yang sudah ditentukan untuk area penangkapan (fishing ground) sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk kemampuan kapal dalam mengarungi zona lautan. Hal ini menjadi kendala bagi kemampuan nelayan kecil untuk menentukan area penangkapan ikan lantaran berbeda daya jelajah kapal dengan kapal pengusaha besar.

"Fishing ground dengan kemampuan perahu berdaya 5 GT itu untuk nelayan kecil. Perahu besar berdaya 10 GT untuk zona di hampir perbatasan laut, sehingga untuk ikannya pun sudah berkurang," ujar Deden.

Sementara, lanjut dia, undang-undang perikanan sudah jelas, termasuk jaring penangkap ikan dalam perahu pun harus diregulasi. Pursin (kapal sibolga) dimodifikasi agar dapat menangkap ikan yang lebih kecil. Nelayan tradisional harus menaati peraturan. Tidak jarang para pengusaha nakal masih tetap melanggar lantaran kemampuan kapalnya yang di atas perahu nelayan.

"Mafia laut ini masih saja ada, padahal perizinan ada. misalnya dalam menentukan rumpon (ciri ditengah laut) rumpon harus beraturan. Sejauh ini Kementerian Kelautan sudah paham, tetapi upaya untuk mengadvokasi para nelayan tradisional ini yang masih kalah sama pengusaha," katanya.

Deden mengatakan, berbagai upaya untuk melindungi nasib para nelayan sudah dilakukan. Di antaranya program asuransi dari Dinsos Jabar yang preminya ringan dan di akhir tahun dapat dikembalikan kepada tertanggung dalam hal ini para nelayan. Tidak kurang dari 20 anggota asuransi bergabung selama dua tahun terakhir.

"Ketika tidak ada masalah dalam setahun, maka asuransi kesehatan itu akan dikembalikan. Ini sangat membantu nelayan," ungkapnya.

Perwakilan anggota Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI), Asep Suwanda, mengatakan selain tergeser oleh kapal pengusaha besar, nasib nelayan kini terusik kapal tongkang batubara. Diketahui dikawasan Pelabuhan Ratu terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara. Hal itu menambah deretan permasalahan yang dihadapi para nelayan tradisional.

"Harus ada solusi nyata bagi nasib kami para nelayan. Aktivitas transportasinya tidak seberapa bagi nelayan, tetapi limbah maupun batubara yang terjatuh itulah yang mencemari laut dan mengurangi hasil tangkapan ikan nelayan tradisional," tegasnya. * ajat dw

Berita Lainnya

  • Ekonomi
    13 Desember 2018 | 12:26 WIB

    Bersama Kejaksaan, BPKAD KBB Ingatkan Wajib Pajak

    KBB, WN.net, -- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran. Selama ini kesadaran wajib pajak hotel di KBB masih rendah. "Di ...

  • Ekonomi
    17 Mei 2018 | 19:24 WIB

    TPPAS Regional Legok Nangka Masuki Tahap Lelang

    BANDUNG, (WN.net) -- Proyek Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional Legok Nangka kini memasuki tahap lelang. Hal itu ditandai dengan penyerahan dokumen pengadaan badan usaha Kerja Sama Pemerintah ...

  • Ekonomi
    16 Mei 2018 | 00:00 WIB

    PT. BIJB Luncurkan BIJB Mobile Apps

    BANDUNG, (WN.net) -- Menjelang pengoperasian Bandara  Kertajati pada akhir Mei 2018 nanti, PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) meluncurkan aplikasi 'BIJB Mobile Apps'. Layanan terbaik ini dipersembahkan pada masyarakat untuk ...

  • Ekonomi
    07 Mei 2018 | 12:03 WIB

    Gubernur Gyeongsangbuk-do Tertarik Produk Kayu Jabar

    BANDUNG, (WN.net) – Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan, menerima kunjungan Gubernur Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, Mr. Kim Kwan Yong, beserta rombongan di Kantor Dekranasda Provinsi Jabar, ...

  • Ekonomi
    24 April 2018 | 18:46 WIB

    Pengadaan Lahan KCJB Bisa Selesai Awal Mei

    SOREANG (WN.net) -- Pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat diharapkan bisa selesai awal Mei 2018. Pihak Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net