Wibawa News


  • 27 Desember 2017 | 22:13 WIB
  • 00129 Kali Dilihat

DPRD Jabar Apresiasi Kalangan Disabilitas dan Kaum Ibu

 DPRD Jabar Apresiasi Kalangan Disabilitas dan Kaum Ibu

BANDUNG, (WN.net) -- DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan kebijakan, baik perundang-undangan maupun peraturan bagi penyandang disabilitas. Pasalnya, secara hak, kalangan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain. Terlebih dalam kesempatan berpendidikan dan mendapatkan pekerjaan.

Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM., mengatakan kalangan disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Selain itu, untuk berpenghasilan memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain pada umumnya. Seperti mendapatkan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan khususnya.

“Semangatnya pun ‘kan sama, hak untuk mengenyam pendidikan maupun hak mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya peraturan tentang disabilitas dapat dimaksimalkan,” ujar Ineu usai upacara Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dirangkaikan dengan Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Nasional, Jumat, (22/12), di halaman parkir Barat Gedung Sate Bandung.

Ineu menambahkan, kaum ibu atau kalangan perempuan mendapatkan hal yang sama untuk berkehidupan. Ibu sangat bersejarah dalam kehidupan ini. Sebelumnya ada sejarah Hari Ibu dan penuh dengan perjuangan berat.

“Kehadiran sosok ibu sangat bersejarah dalam kehidupan kita, semangat juang seumur hidup untuk mengurus keluarga harus kita apresiasi setinggi-tingginya,” ucapnya.

Di saat yang sama, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menyebutkan disabilitas adalah anugerah sebagaimana kehidupan normal yang diberikan kepada kita. Memang ketika manusia hadir di muka bumi tidak ada pilihan. Manusia lahir dari perut ibunya apa adanya sesuai kehendak Allah swt.

“Kita hadir di muka bumi ini untuk saling menghormati satu sama lain. Persoalannya seseorang taqwa dekat dengan Allah Swt, bukan persoalan normal atau tidak normal, tetapi siapa yang akan disayangi Allah adalah mereka yang paling bertaqwa,” tandasnya.

“Kehadiran kita dengan menghadirkan para disabilitas, dengan sebuah pendekatan bukan karena kita memperhatikan penyandang disabilitas karena kasihan, tapi mereka sebagai anak bangsa mempunyai hak yang sama,” ujar Aher.

Itu berarti, lanjut Aher, kaum disabilitas memiliki hak kehidupan, hak pendidikan, hak kesehatan, maka harus lebih kita penuhi hak-haknya dibandingkan dari kita yang normal. Pemprov Jabar siap memberikan hak-hak kepada seluruh penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah harus lebih optimal dalam memberikan hak tersebut. Tidak terkecuali hak pendidikan, sebanyak 540-an sekolah di Jabar sudah mengimplementasikan sekolah inklusi; siswa-siswi yang berkebutuhan khusus dapat diterima disekolah formal.

“Pemprov Jabar dan pemkab/kota berkomitmen untuk memenuhkan hak-hak para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tegurlah kami, tegurlah pemkab/pemkot bila ada sejumlah hak yang belum ditunaikan. Mereka harus mendapatkan hak sama sebagaimana manusia yang normal,” tegasnya.* kf

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 Juli 2018 | 14:12 WIB

    Pemkab Bandung Lepas 2.582 Calon Jemaah Haji

    SOREANG, (WN.net) -- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 2.582 orang calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2018. Para tamu Alloh itu dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten ...

  • Pemerintahan
    11 Juni 2018 | 11:33 WIB

    Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

    SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis. "Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, ...

  • Pemerintahan
    02 Juni 2018 | 19:21 WIB

    Wabup Bandung Soroti Pencemaran Lingkungan

    BANDUNG, (WN.net) - Makin beratnya pencemaran lingkungan, terutama akibat pumbuangan limbah berbahaya dan sampah ke sungai, mendapat perhatian serius Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan.  Pencemaran terhadap sungai, kata Gun ...

  • Pemerintahan
    30 Mei 2018 | 15:15 WIB

    Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

    SOREANG, (WN.net) -- Penduduk yang masih memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung ternyata masih tinggi. Sejak tahun 2010, di Kabupaten Bandung tercatat ada 22 ribu rutilahu yang ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:45 WIB

    LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

    BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net