Wibawa News


  • 27 Desember 2017 | 22:13 WIB
  • 00167 Kali Dilihat

DPRD Jabar Apresiasi Kalangan Disabilitas dan Kaum Ibu

 DPRD Jabar Apresiasi Kalangan Disabilitas dan Kaum Ibu

BANDUNG, (WN.net) -- DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan kebijakan, baik perundang-undangan maupun peraturan bagi penyandang disabilitas. Pasalnya, secara hak, kalangan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain. Terlebih dalam kesempatan berpendidikan dan mendapatkan pekerjaan.

Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM., mengatakan kalangan disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Selain itu, untuk berpenghasilan memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain pada umumnya. Seperti mendapatkan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan khususnya.

“Semangatnya pun ‘kan sama, hak untuk mengenyam pendidikan maupun hak mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya peraturan tentang disabilitas dapat dimaksimalkan,” ujar Ineu usai upacara Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dirangkaikan dengan Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Nasional, Jumat, (22/12), di halaman parkir Barat Gedung Sate Bandung.

Ineu menambahkan, kaum ibu atau kalangan perempuan mendapatkan hal yang sama untuk berkehidupan. Ibu sangat bersejarah dalam kehidupan ini. Sebelumnya ada sejarah Hari Ibu dan penuh dengan perjuangan berat.

“Kehadiran sosok ibu sangat bersejarah dalam kehidupan kita, semangat juang seumur hidup untuk mengurus keluarga harus kita apresiasi setinggi-tingginya,” ucapnya.

Di saat yang sama, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menyebutkan disabilitas adalah anugerah sebagaimana kehidupan normal yang diberikan kepada kita. Memang ketika manusia hadir di muka bumi tidak ada pilihan. Manusia lahir dari perut ibunya apa adanya sesuai kehendak Allah swt.

“Kita hadir di muka bumi ini untuk saling menghormati satu sama lain. Persoalannya seseorang taqwa dekat dengan Allah Swt, bukan persoalan normal atau tidak normal, tetapi siapa yang akan disayangi Allah adalah mereka yang paling bertaqwa,” tandasnya.

“Kehadiran kita dengan menghadirkan para disabilitas, dengan sebuah pendekatan bukan karena kita memperhatikan penyandang disabilitas karena kasihan, tapi mereka sebagai anak bangsa mempunyai hak yang sama,” ujar Aher.

Itu berarti, lanjut Aher, kaum disabilitas memiliki hak kehidupan, hak pendidikan, hak kesehatan, maka harus lebih kita penuhi hak-haknya dibandingkan dari kita yang normal. Pemprov Jabar siap memberikan hak-hak kepada seluruh penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah harus lebih optimal dalam memberikan hak tersebut. Tidak terkecuali hak pendidikan, sebanyak 540-an sekolah di Jabar sudah mengimplementasikan sekolah inklusi; siswa-siswi yang berkebutuhan khusus dapat diterima disekolah formal.

“Pemprov Jabar dan pemkab/kota berkomitmen untuk memenuhkan hak-hak para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tegurlah kami, tegurlah pemkab/pemkot bila ada sejumlah hak yang belum ditunaikan. Mereka harus mendapatkan hak sama sebagaimana manusia yang normal,” tegasnya.* kf

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    20 Oktober 2018 | 09:17 WIB

    Anggota Dewan Kaget, di Padasuka Banyak Anak Putus Sekolah

    SOREANG, (WN.net) -- Sungguh ironis dengan program pendidikan. Di zaman sekarang, ternyata masih banyak orangtua yang kurang respek terhadap pendidikan anaknya. Terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di Desa ...

  • Pemerintahan
    17 Oktober 2018 | 08:33 WIB

    Anang Susanto Minta Pengguna Anggaran Kerja Lebih Serius

    SOREANG, (WN.net) -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Ir. H. Anang Susanto, MSi., meminta para pengguna anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung benar-benar bisa memanfaatkan ...

  • Pemerintahan
    16 Oktober 2018 | 08:15 WIB

    Reses, Dadan Konjala Usung Program SLRT

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota DPRD yang satu ini manfaatkan masa reses melalui program pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang dibentuk melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). "Mengapa saya mengusung Puskesos, karena merupakan ...

  • Pemerintahan
    14 Oktober 2018 | 16:08 WIB

    Agus Syamsu Memilih Reses dengan Warga "Milenia"

    SOREANG, (WN.net) -- Setelah melakukan serangkaian kegiatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kini memasuki masa reses masa sidang I tahun 2018. Reses dilakukan di masing-masing daerah pemilihan ...

  • Pemerintahan
    11 Oktober 2018 | 08:39 WIB

    Sampai Detik Ini Kab. Bandung Belum Memiliki TPA

    SOREANG, (WN.net) -- Sampai detik ini Kabupaten Bandung belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Bahkan dalam setiap rapat pembahasan, seperti RKPD KUA APPS RAPBD, upaya pembangunan TPA itu selalu didiskusikan. "Saat ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net