Wibawa News


  • 30 Desember 2017 | 19:30 WIB
  • 00143 Kali Dilihat

Honorarium PNS Jadi Argumen Rapat Banggar DPRD Kab. Bandung

 Honorarium PNS Jadi Argumen Rapat Banggar DPRD Kab. Bandung
Suasana Rapat Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, tentang evaluasi gubernur RAPBD Kabupaten Bandung tahun 2018, di Gedung Paripurna DPRD Kab Bandung, Soreang, Kamis (21/12).* dok. dr

SOREANG, (WN.net) -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Bandung  hasil evaluasi Gubernur  RAPBD Kabupaten Bandung 2018, telah kembali dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung dengan agenda rapat evaluasi RAPBD Kabupaten Bandung tahun 2018 hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Rapat badan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Ir.  H. Anang Susanto, S.IP., dan didampingi para wakilnya itu berlangsung hingga larut malam, di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (21/12). Rapat anggaran juga dihadiri TPAD (Tim Pengguna Anggaran Daeràh) dinas, instansi terkait.

"Tentunya kita berharap hasil evaluasi ini ada perbaikan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan bupati," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, di sela-sela rehat rapat evaluasi badan anggaran.

Yayat berharap evaluasi anggaran ini bisa selesai secara baik dan pada 29 Desember pada sidang paripurna sudah bisa diketok palu untuk penetapan, setelah dievaluasi lagi oleh provinsi.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerinda ini menyatakan APBD 2018 didorong agar digunakan pada program prorakyat. Artinya, program tersebut bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

"Penggunaan anggaran ini harus keberpihakan pada masyarakat dan harus benar-benar direalisasikan oleh pengguna anggaran dengan prorakyat, seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur itu harus jalan," tutur Yayat.

Beberapa Catatan

Rapat evaluasi gubernur tentang anggaran itu sempat menjadi perdebatan anggota Banggar. Ada beberapa catatan yang jadi perdebatan dewan. Terutama soal honorarium bagi tenaga harian lepas dan tunjangan kinerja PNS di masing-masing SKPD.

"Ada beberapa poin yang mengemuka dalam pembahasan rapat evaluasi anggaran ini, di antaranya penjelasan evaluasi gubernur soal honorarium kinerja PNS. Ini masih muncul, evaluasi gubernur itu kita pertanyakan, kita harus menyampaikan argumen atas evaluasi itu," ujar anggota Banggar, Agus Ahmadi, di sela-sela rehat yang diiyakan pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Jajang Rohana.

Menurut Agus, masalah honorarium atau tunjangan kinerja PNS itu saat ini dalam masa transisi. Pasalnya, regulasi yang mengatur honorarium masih dalam proses.

Dikarenakan regulasinya masih dalam proses pembahasan, maka regulasi yang lama masih legal, sehingga honorarium untuk ribuan tenaga harian lepas dan kinerja PNS itu masih bisa dianggarkan.

"Saat ini mereka masih berhak untuk mendapatkan honor dari kegiatan yang mereka kerjakan sebelum regulasi yang baru itu disahkan," jelas anggota Banggar dari Fraksi PKB ini.

Namun, tutur Agus, bila regulasi yang baru berupa peraturan bupati (Perbup) sudah rampung dan disahkan, maka honorarium itu harus dihapus.

"Ketika regulasi yang baru belum ada, ini masa transisi, maka regulasi yang lama masih legal, jadi masih bisa dianggarkan. Kalau masih legal, mengapa tidak? Kasihan mereka kalau tidak dibayarkan," ucap Agus.

Selain masalah honorarium, menurut Agus, ada sejunlah evaluasi gubernur tentang RAPBD itu yang menjadi perdebatan dalam rapat Banggar.

"Ada beberapa hal yang dipertanyakan, tapi ini masih dalam pembahasan, nantilah ada hasil kesimpulannya," ujarnya.

Dalam nota pengantar rapat paripurna beberapa waktu lalu, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menyampaikan RAPBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018, antara lain pendapatan daerah dianggarkan Rp3,494 triliun. Terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp764,093 miliar yang menyangkut pajak daerah Rp353,332 miliar, retribusi daeràh Rp25,466 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp65, 881 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp320,412 miliar.

Dana perimbangan Rp2,343 trilun, masing-masing dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Rp232, 420 miliar, dana alokasi umum Rp2,110 triliun, dana alokasi khusus belum dianggarkan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp387,112 miliar, masing-masing bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp387,112 miliar. Mengenai belanja tidak langsung dianggarkan Rp2,208 triliun, belanja langsung Rp1,544 trilun.* adv./deddyra

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    20 Oktober 2018 | 09:17 WIB

    Anggota Dewan Kaget, di Padasuka Banyak Anak Putus Sekolah

    SOREANG, (WN.net) -- Sungguh ironis dengan program pendidikan. Di zaman sekarang, ternyata masih banyak orangtua yang kurang respek terhadap pendidikan anaknya. Terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di Desa ...

  • Pemerintahan
    17 Oktober 2018 | 08:33 WIB

    Anang Susanto Minta Pengguna Anggaran Kerja Lebih Serius

    SOREANG, (WN.net) -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Ir. H. Anang Susanto, MSi., meminta para pengguna anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung benar-benar bisa memanfaatkan ...

  • Pemerintahan
    16 Oktober 2018 | 08:15 WIB

    Reses, Dadan Konjala Usung Program SLRT

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota DPRD yang satu ini manfaatkan masa reses melalui program pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang dibentuk melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). "Mengapa saya mengusung Puskesos, karena merupakan ...

  • Pemerintahan
    14 Oktober 2018 | 16:08 WIB

    Agus Syamsu Memilih Reses dengan Warga "Milenia"

    SOREANG, (WN.net) -- Setelah melakukan serangkaian kegiatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kini memasuki masa reses masa sidang I tahun 2018. Reses dilakukan di masing-masing daerah pemilihan ...

  • Pemerintahan
    11 Oktober 2018 | 08:39 WIB

    Sampai Detik Ini Kab. Bandung Belum Memiliki TPA

    SOREANG, (WN.net) -- Sampai detik ini Kabupaten Bandung belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Bahkan dalam setiap rapat pembahasan, seperti RKPD KUA APPS RAPBD, upaya pembangunan TPA itu selalu didiskusikan. "Saat ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net