Wibawa News


  • 30 Desember 2017 | 19:30 WIB
  • 00114 Kali Dilihat

Honorarium PNS Jadi Argumen Rapat Banggar DPRD Kab. Bandung

 Honorarium PNS Jadi Argumen Rapat Banggar DPRD Kab. Bandung
Suasana Rapat Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, tentang evaluasi gubernur RAPBD Kabupaten Bandung tahun 2018, di Gedung Paripurna DPRD Kab Bandung, Soreang, Kamis (21/12).* dok. dr

SOREANG, (WN.net) -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Bandung  hasil evaluasi Gubernur  RAPBD Kabupaten Bandung 2018, telah kembali dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung dengan agenda rapat evaluasi RAPBD Kabupaten Bandung tahun 2018 hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Rapat badan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Ir.  H. Anang Susanto, S.IP., dan didampingi para wakilnya itu berlangsung hingga larut malam, di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (21/12). Rapat anggaran juga dihadiri TPAD (Tim Pengguna Anggaran Daeràh) dinas, instansi terkait.

"Tentunya kita berharap hasil evaluasi ini ada perbaikan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan bupati," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, di sela-sela rehat rapat evaluasi badan anggaran.

Yayat berharap evaluasi anggaran ini bisa selesai secara baik dan pada 29 Desember pada sidang paripurna sudah bisa diketok palu untuk penetapan, setelah dievaluasi lagi oleh provinsi.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerinda ini menyatakan APBD 2018 didorong agar digunakan pada program prorakyat. Artinya, program tersebut bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

"Penggunaan anggaran ini harus keberpihakan pada masyarakat dan harus benar-benar direalisasikan oleh pengguna anggaran dengan prorakyat, seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur itu harus jalan," tutur Yayat.

Beberapa Catatan

Rapat evaluasi gubernur tentang anggaran itu sempat menjadi perdebatan anggota Banggar. Ada beberapa catatan yang jadi perdebatan dewan. Terutama soal honorarium bagi tenaga harian lepas dan tunjangan kinerja PNS di masing-masing SKPD.

"Ada beberapa poin yang mengemuka dalam pembahasan rapat evaluasi anggaran ini, di antaranya penjelasan evaluasi gubernur soal honorarium kinerja PNS. Ini masih muncul, evaluasi gubernur itu kita pertanyakan, kita harus menyampaikan argumen atas evaluasi itu," ujar anggota Banggar, Agus Ahmadi, di sela-sela rehat yang diiyakan pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Jajang Rohana.

Menurut Agus, masalah honorarium atau tunjangan kinerja PNS itu saat ini dalam masa transisi. Pasalnya, regulasi yang mengatur honorarium masih dalam proses.

Dikarenakan regulasinya masih dalam proses pembahasan, maka regulasi yang lama masih legal, sehingga honorarium untuk ribuan tenaga harian lepas dan kinerja PNS itu masih bisa dianggarkan.

"Saat ini mereka masih berhak untuk mendapatkan honor dari kegiatan yang mereka kerjakan sebelum regulasi yang baru itu disahkan," jelas anggota Banggar dari Fraksi PKB ini.

Namun, tutur Agus, bila regulasi yang baru berupa peraturan bupati (Perbup) sudah rampung dan disahkan, maka honorarium itu harus dihapus.

"Ketika regulasi yang baru belum ada, ini masa transisi, maka regulasi yang lama masih legal, jadi masih bisa dianggarkan. Kalau masih legal, mengapa tidak? Kasihan mereka kalau tidak dibayarkan," ucap Agus.

Selain masalah honorarium, menurut Agus, ada sejunlah evaluasi gubernur tentang RAPBD itu yang menjadi perdebatan dalam rapat Banggar.

"Ada beberapa hal yang dipertanyakan, tapi ini masih dalam pembahasan, nantilah ada hasil kesimpulannya," ujarnya.

Dalam nota pengantar rapat paripurna beberapa waktu lalu, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menyampaikan RAPBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018, antara lain pendapatan daerah dianggarkan Rp3,494 triliun. Terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp764,093 miliar yang menyangkut pajak daerah Rp353,332 miliar, retribusi daeràh Rp25,466 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp65, 881 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp320,412 miliar.

Dana perimbangan Rp2,343 trilun, masing-masing dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Rp232, 420 miliar, dana alokasi umum Rp2,110 triliun, dana alokasi khusus belum dianggarkan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp387,112 miliar, masing-masing bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp387,112 miliar. Mengenai belanja tidak langsung dianggarkan Rp2,208 triliun, belanja langsung Rp1,544 trilun.* adv./deddyra

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 Juli 2018 | 14:12 WIB

    Pemkab Bandung Lepas 2.582 Calon Jemaah Haji

    SOREANG, (WN.net) -- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 2.582 orang calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2018. Para tamu Alloh itu dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten ...

  • Pemerintahan
    11 Juni 2018 | 11:33 WIB

    Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

    SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis. "Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, ...

  • Pemerintahan
    02 Juni 2018 | 19:21 WIB

    Wabup Bandung Soroti Pencemaran Lingkungan

    BANDUNG, (WN.net) - Makin beratnya pencemaran lingkungan, terutama akibat pumbuangan limbah berbahaya dan sampah ke sungai, mendapat perhatian serius Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan.  Pencemaran terhadap sungai, kata Gun ...

  • Pemerintahan
    30 Mei 2018 | 15:15 WIB

    Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

    SOREANG, (WN.net) -- Penduduk yang masih memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung ternyata masih tinggi. Sejak tahun 2010, di Kabupaten Bandung tercatat ada 22 ribu rutilahu yang ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:45 WIB

    LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

    BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net