Wibawa News


  • 07 Januari 2018 | 12:32 WIB
  • 00094 Kali Dilihat

Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran

 Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, besama Sekda Jabar, Iwa Karniwa, dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), meminta kepada para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat agar memantau penataan anggaran pada organisasi yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bisa dilakukan secara baik dan tepat sasaran.

"Pengawasan yang sama terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih berlaku. Pengawasan umum DPA masih di Pak Yerry (Kepala Bappeda Jabar). Artinya, kalau ada hal-hal yang kurang efektif, kurang efisien, silakan dikoreksi," kata Aher dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1).

"Para OPD tolong memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA dipantau supaya tepat sasaran. DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya," lanjutnya.

"Anggaran kita maksudkan, kita dedikasikan untuk manfaat publik sebanyak-banyaknya. Jangan ada manfaat pribadi di situ, karena manfaat pribadi sudah terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan dari gaji dan TPP. Insyaallah cukup, berkah," kata Aher.

Aher ingin menuntaskan 2018 secara baik. Dia berharap anggaran-anggaran --terutama anggaran untuk program kategori utama-- bisa selesai pada semester pertama ini.

Pada kesempatan ini Aher juga menyampaikan apresiasinya kepada para birokrat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat, karena pada TA 2017 penyerapan anggaran mencapai 95,77%. Kata Aher, penyerapan ini bisa jadi tertinggi secara nasional.

"Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia," ungkap Aher.

"Kita tidak ingin hanya penyerapannya yang terbaik, saat yang sama efektivitas anggaran itu harus benar. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, indikator OPD, rincian program, sampai kemudian diukur dengan output/outcome yang diakibatkan program tersebut terlaksanakan," pungkasnya.* kf

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    20 Oktober 2018 | 09:17 WIB

    Anggota Dewan Kaget, di Padasuka Banyak Anak Putus Sekolah

    SOREANG, (WN.net) -- Sungguh ironis dengan program pendidikan. Di zaman sekarang, ternyata masih banyak orangtua yang kurang respek terhadap pendidikan anaknya. Terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di Desa ...

  • Pemerintahan
    17 Oktober 2018 | 08:33 WIB

    Anang Susanto Minta Pengguna Anggaran Kerja Lebih Serius

    SOREANG, (WN.net) -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Ir. H. Anang Susanto, MSi., meminta para pengguna anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung benar-benar bisa memanfaatkan ...

  • Pemerintahan
    16 Oktober 2018 | 08:15 WIB

    Reses, Dadan Konjala Usung Program SLRT

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota DPRD yang satu ini manfaatkan masa reses melalui program pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang dibentuk melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). "Mengapa saya mengusung Puskesos, karena merupakan ...

  • Pemerintahan
    14 Oktober 2018 | 16:08 WIB

    Agus Syamsu Memilih Reses dengan Warga "Milenia"

    SOREANG, (WN.net) -- Setelah melakukan serangkaian kegiatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kini memasuki masa reses masa sidang I tahun 2018. Reses dilakukan di masing-masing daerah pemilihan ...

  • Pemerintahan
    11 Oktober 2018 | 08:39 WIB

    Sampai Detik Ini Kab. Bandung Belum Memiliki TPA

    SOREANG, (WN.net) -- Sampai detik ini Kabupaten Bandung belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Bahkan dalam setiap rapat pembahasan, seperti RKPD KUA APPS RAPBD, upaya pembangunan TPA itu selalu didiskusikan. "Saat ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net