Wibawa News


  • 07 Januari 2018 | 12:32 WIB
  • 00075 Kali Dilihat

Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran

 Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, besama Sekda Jabar, Iwa Karniwa, dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), meminta kepada para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat agar memantau penataan anggaran pada organisasi yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bisa dilakukan secara baik dan tepat sasaran.

"Pengawasan yang sama terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih berlaku. Pengawasan umum DPA masih di Pak Yerry (Kepala Bappeda Jabar). Artinya, kalau ada hal-hal yang kurang efektif, kurang efisien, silakan dikoreksi," kata Aher dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1).

"Para OPD tolong memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA dipantau supaya tepat sasaran. DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya," lanjutnya.

"Anggaran kita maksudkan, kita dedikasikan untuk manfaat publik sebanyak-banyaknya. Jangan ada manfaat pribadi di situ, karena manfaat pribadi sudah terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan dari gaji dan TPP. Insyaallah cukup, berkah," kata Aher.

Aher ingin menuntaskan 2018 secara baik. Dia berharap anggaran-anggaran --terutama anggaran untuk program kategori utama-- bisa selesai pada semester pertama ini.

Pada kesempatan ini Aher juga menyampaikan apresiasinya kepada para birokrat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat, karena pada TA 2017 penyerapan anggaran mencapai 95,77%. Kata Aher, penyerapan ini bisa jadi tertinggi secara nasional.

"Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia," ungkap Aher.

"Kita tidak ingin hanya penyerapannya yang terbaik, saat yang sama efektivitas anggaran itu harus benar. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, indikator OPD, rincian program, sampai kemudian diukur dengan output/outcome yang diakibatkan program tersebut terlaksanakan," pungkasnya.* kf

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 Juli 2018 | 14:12 WIB

    Pemkab Bandung Lepas 2.582 Calon Jemaah Haji

    SOREANG, (WN.net) -- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 2.582 orang calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2018. Para tamu Alloh itu dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten ...

  • Pemerintahan
    11 Juni 2018 | 11:33 WIB

    Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

    SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis. "Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, ...

  • Pemerintahan
    02 Juni 2018 | 19:21 WIB

    Wabup Bandung Soroti Pencemaran Lingkungan

    BANDUNG, (WN.net) - Makin beratnya pencemaran lingkungan, terutama akibat pumbuangan limbah berbahaya dan sampah ke sungai, mendapat perhatian serius Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan.  Pencemaran terhadap sungai, kata Gun ...

  • Pemerintahan
    30 Mei 2018 | 15:15 WIB

    Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

    SOREANG, (WN.net) -- Penduduk yang masih memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung ternyata masih tinggi. Sejak tahun 2010, di Kabupaten Bandung tercatat ada 22 ribu rutilahu yang ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:45 WIB

    LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

    BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net