Wibawa News


  • 11 Januari 2018 | 06:55 WIB
  • 00069 Kali Dilihat

Pedagang Pasar Sayati Pertanyakan Hak Kepemilikan Pasar

 Pedagang Pasar Sayati Pertanyakan Hak Kepemilikan  Pasar
Para pedagang Pasar Sayati yang tergabung dalam HIPPPSI saat audensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (10/1).* deddy

SOREANG, (WN.net) -- Para pedagang Pasar Sayati yang tergabung dalam HIPPPSI (Himpunan  Pedagang Pusat Perbelanjaan Sayati Indah), mempertanyakan hak kepemilikan Pasar Sayati yang selama ini dianggap tidak jelas.

Hal itu disampaikan para pedagang saat beraudensi dengan Komisi B, DPRD Kabupaten Bandung, di ruang rapat Komisi B, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu siang (10/1).

Belasan pedagang yang dipimpin Ketua HIPPPSI, Ahmad Solihin, diterima Ketua Komisi B, Franiko Imam Sagita, SH., MH., dan sejumlah anggota lainnya.

Dalam pertemuan itu dihadirkan pula Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Hj. Popy Hopipah, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Bagian Hukum, Kepala Desa Sayati, dan Unit Pelayanan Pasar Sayati. Namun pihak pengembang tidak berkesempatan datang.

"Pedagang kios Pasar Sayati itu menganggap pasar milik pedagang, karena dibangun hasil iuran para pedagang," jelas Ketua HIPPPSI,  Ahmad Solihin, atau yang biasa dikenal Ayok ini, usai audensi.

Permasalahan ini muncul, kata Ahmad Solihin, setelah dalam gugatan oleh Pemkab Bandung terhadap pengembang ke Mahkamah Agung yang dimenangi Pemkab Bandung. Kemudian muncul rencana revitalisasi ke daerah Sulaeman yang diawali dengan rapat kajian Amdal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

"Kamarin kami dengar ada rencana revitalisasi, hanya ada masalah diskomonikasi antara pedagang dengan pihak Pemda, sementara pemilik kios menganggap Pasar Sayati itu milik pribadi karena hasil swadaya para pedagang, sekarang diambil alih Pemkab. Itu yang kami pertanyakan," kata dia.

Ayok menjelaskan, kronologis Pasar Sayati awalnya pedagang berjualan di pasar lama, kemudian untuk membenahi pasar, para pedagang berinisiatif mengadakan iuran secara swadaya, melalui pembentukan panitia.

"Setelah terkumpul, kemudian dana awal diserahkan ke pihak pengembang PT. Sukses Sayati Indah, dan kami nyicil ke pengembang," ujar dia.

Namun, tutur Ayok, pemkab tidak memiliki bukti uji kepemilikan. Bahkan tidak jelas pemgambilalihan oleh pemkab. Hanya surat dari pengembang berupa surat kepemilikan kios.

Para pedagang juga mengaku, tidak dilibatkan ketika Pemkab Bandung saat menggugat ke MA yang diputuskan tahun 2005.

"Sekonyong-konyong ada kabar mau direvitalisasi yang tidak melibatkan para pedagang, maka timbulah permasalahan ini. Sebetulnya banyak permasalahan di Pasar Sayati ini, terutama pengelolaan dan keamanan, juga masalah sertifikat tanah pasar yang saat ini belum jelas di mana keberadaanya. Katanya ada di Hadi Odang mantan Kades Sayati dulu," kata Ayok.

Ketua Komisi B, Franiko Imam Sagita, mengatakan fungsi dewan dalam hal ini  menjelaskan sejelas-jelasnya antara pemkab dan pedagang. Jangan sampai nanti terjadi salah paham antara pemkab dan pedagang.

"Jangan sampai pemkab dituding kok beraninya nyaplok atau pemkab tidak baik terhadap HIPPPSI," kata Franiko.

Franiko juga menjelaskan, dalam kaitan ini Pemkab hanya menjalankan putusan MK. Artinya, Pemkab hanya menjalankan perintah undang-undang atas Pasar Sayati. Tapi juga tidak menghapus hak pedagang.

Menurutnya, bila saja Hadi Odang sudah menyerahkan sertifikat dengan itikad baik, maka tidak akan terjadi statusquo. Masalah ini terjadi karena pihak ke tiga tidak legowo terhadap putusan MA.

Mengenai revitalisasi, kata Niko, Komisi B baru tahu soal  rencana tersebut. Namun bila betul ada rencana revitalisasi, maka itu bagian rencana kerja dinas terkait dengan tidak mengabaikan aspek hukumnya.* deddyra

Berita Lainnya

  • Ekonomi
    16 Januari 2018 | 17:34 WIB

    Jabar-Shizuoka Eksplorasi Peluang Kerja Sama Strategis

    BANDUNG, (WN.net) -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menerima Courtesy Call, atau pertemuan diplomasi dengan Wakil Gubernur Prefektur Shizouka, Mr. Takashi Namba, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Senin (15/1). Gubernur ...

  • Ekonomi
    12 Januari 2018 | 22:45 WIB

    Aher Targetkan Tebar 100 Juta Benih Ikan di Jabar

    DEPOK, (WN.net) -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menargetkan tahun 2018 penebaran benih ikan di perairan umum di Jabar mencapai angka 100 juta ekor. Hal itu Aher ungkapkan usai menebar ...

  • Ekonomi
    23 Agustus 2017 | 23:27 WIB

    Curug Malela Masih Perlu Penataan

    KBB, (WN.net) – Rongga, sebuah kecamatan yang berada di wilayah paling ujung sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan yang satu ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Secara geografis, Rongga berada di ...

  • Ekonomi
    10 Agustus 2017 | 19:20 WIB

    Digital Marketing, Kunci Pemasaran Produk Koperasi & UMKM

    BANDUNG, (WN.net) -- Era digital saat ini akan bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi ini terus perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua sektor perekonomian, termasuk ...

  • Ekonomi
    20 Juli 2017 | 20:42 WIB

    Fintech, Format Bisnis Praktis dan Efisien Bagi Masyarakat

    BANDUNG, (WN.net) -- Saat ini internet memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Internet menjadikan setiap orang dapat terkoneksi tanpa terjegal batasan bangsa, negara. Dalam dunia bisnis, teknologi internet membuat masyarakat ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net