Wibawa News


  • 08 Maret 2018 | 13:56 WIB
  • 00042 Kali Dilihat

Sanksi Keras Bagi Ketua dan Anggota Panwas KBB

 Sanksi Keras Bagi Ketua dan Anggota Panwas KBB
Suasana sidang pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Panwas Kabupaten Bandung Barat yang digelar DKPP, di Bawaslu Provinsi Jabar, beberapa waktu lalu.* dok.

KBB, (WN.net) -- Para pengadu merasa lega terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap ketua dan anggota Panwas Kabupaten Bandung.

"Pada dasarnya, kami merasa lega terhadap putusan DKPP tersebut. Tetapi ada beberapa poin dalam putusan itu yang membuat kurang puas," kata Agus Gunawan, salah seorang pengadu, di kediamannya, Kp. Cibanteng, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, kemarin.

Mesti dia dan dua rekan pengadu itu tidak hadir dalam sidang putusan DKPP yang berlangsung di Jakarta, namun para pengadu ini terus menyimak. Agus sendiri mengaku mendapat kabar dan mendapat salinan putusan dari web DKPP pusat dan kemudian surat dari DKPP nelalui pos.

Disebutkan, dalam salinan putusan DKPP  Nomor: 11/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU; Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 229/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 11/DKPP-PKE￾VII/2018, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh Agus Gunawan, penduduk Kampung Cibanteng, RT 04/RW 05, Desa Citalem, dan dua rekan lainnya.

Dalam amar putusan pada sidang yang berlangsung di DKPP RI Jl. MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat itu menyimpulkan; Berdasarkan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, serta memeriksa bukti-bukti dokumen para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, DKPP menyimpulkan antara lain, para teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada para Teradu. Dengan memutuskan antara lain; 1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian. 2, Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I, Cecep Rahmat Nugraha, selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Bandung. Kemudian Teradu II Riyana S Komarudin, dan Teradu III Asep Nurfalah, masing-masing selaku Anggota Panwas Kabupaten Bandung Barat.

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Putusan itu disampaikan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota DKPP, yakni Harjono selaku Ketua l, merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, dan Hasyim Asy’ari, masing-masing sebagai anggota, pada Kamis (28/2) dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri para Pengadu dan dihadiri para Teradu.

Menurut Agus Gunawan, ada beberapa poin yang jadi pertimbangan dalam putusan itu yang kurang puas, yaitu mengenai keterangan teradu yang dikabulkan majelis, pada poin [4.3.5]. Sedangkan mengenai ketidakcermatan dalam koreksi, yakni salah input tanggal 22 Oktober 2017, DKPP berpendapat para Teradu telah bertindak sesuai kemestian. Tindakan pencantuman tanggal 22 Oktober, bukan 24 Oktober, adalah dibenarkan karena yang menjadi patokan adalah waktu penerbitan Berita Acara pertama, bukan waktu perbaikan/koreksi. Para Teradu juga terbukti telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sehingga jawaban para Teradu dibenarkan dan pokok pengaduan para Pengadu tidak dapat diterima. Pada poin [4.3.6] mengenai anggota Panwascam terpilih yang ditengarai PNS, honorer penerima tunjangan tetap, dan BUM Des, terbukti bahwa PNS dimaksud tidak memiliki jabatan struktural sehingga tidak ada larangan menjadi penyelenggara pemilu. Adapun terkait BUM Des, bukti dan saksi yang diajukan para Pengadu tidak cukup meyakinkan DKPP.

Bahwa terkait pokok aduan tidak bersikap adil dalam memperlakukan calon dalam seleksi, terbukti Pengadu a.n Yadi Nuryadi tidak memenuhi ketentuan syarat administratif. Adapun Dede Sopyan bersaksi di muka sidang ke dua DKPP 2 Februari 2018 bahwa tidak menyerahkan ijazah terlegalisir cap basah, akan tetapi tetap diloloskan tahap seleksi adminsistrasi oleh para Teradu.

"Poin-poin itu yang dinilai kami kurang puas, karena sebetulnya pendapat kami benar adanya. Hanya mungkin karena bukti kurang lengkap, sehingga kurang meyakinkan majelis hakim. Tetapi kami menghormati putusan itu, dan putusan itu sudah cukup sebagai efek jera bagi yang melanggar aturan," kata Agus.

Agus juga mempertanyakan, sanksi keras yang akan dijatuhkan DKPP terhadap teradu, karena dalam putusan itu tidak dijelaskan secara rinci.

"Sanksinya mungkin menunggu tujuh hari setelah diputuskan, apalagi nanti ada evaluasi terhadap kinerja Panwas, bahkan menurut informasi nanti Panwas kabupaten akan diubah menjadi Bawaslu," papar Agus.* deddyra

Berita Lainnya

  • Peristwa
    25 Mei 2018 | 10:50 WIB

    BIJB Kertajati Beroperasi 8 Juni 2018

    MAJALENGKA, (WN.net), -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), memastikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi akan beroperasi untuk penerbangan komersial pada 8 Juni 2018. Hal tersebut dikatakannya usai ...

  • Peristwa
    25 Mei 2018 | 10:42 WIB

    BIJB Kertajati Diharapkan Berdampak Ekonomi Bagi Warga Majalengka

    MAJALENGKA, (PJO.com) -- Telah dilakukan historical flight oleh Presiden Joko Widodo dengan menggunakan pesawat Kepresidenan. Presiden Jokowi yang mendarat di BIJB pukul 09.30 pagi WIB,  Kamis (24/5/2018), yang  langsung disambut ...

  • Peristwa
    16 Mei 2018 | 00:39 WIB

    Tiga Pasar di Kabupaten Bandung Temui Dewan

    SOREANG, (WN.net) -- Secara bergiliran sejumlah pedagang di tiga pasar di Kabupaten Bandung menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung. Mereka berasal dari Pasar Banjaran, Pasar Sayati, dan Pasar ...

  • Peristwa
    15 Mei 2018 | 23:56 WIB

    Maung Institute: Tangkap Dalang Teroris

    BANDUNG, (WN.net) -- Manusia Unggul (Maung) Institute Bandung menyatakan mengecam segala bentuk aksi kekerasan yang bertujuan menebarkan teror di Bumi Pertiwi.  Hal tersebut ditegaskan menyusul terjadinya sejumlah ledakan yang terjadi ...

  • Peristwa
    14 Mei 2018 | 10:27 WIB

    IKA UPI Kutuk Keras Aksi Terorisme

    BANDUNG, (WN.net) -- Peristiwa kerusuhan di Markas Komando Brimob Depok dan penyerangan tiga gereja di Surabaya yang mengakibatkan jatuhnya belasan korban jiwa, mengusik rasa kemanusiaan seluruh alumni Universitas Pendidikan Indonesia ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net