Wibawa News


  • 13 Maret 2018 | 18:00 WIB
  • 00063 Kali Dilihat

Aher Dampingi Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah

 Aher Dampingi Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menyerahkan 3.000 Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka, di The Radiant Hall, Gronggong Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3/2018).* humas jabar

CIREBON, (WN.net) -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), didampingi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menyerahkan sebanyak 3.000 Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka, di The Radiant Hall, Gronggong Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3/2018).

"Setiap saya ke daerah, ke desa, ke kampung hampir tiap hari, yang sering terdengar salah satunya sengketa lahan. Sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan tetangga," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, dari sebanyak 126 juta sertifikat yang harus dibagi kepada masyarakat di seluruh Indonesia, baru 51 juta yang sudah terealisasikan.

"Kalau (dibagikan) itu diterus-teruskan setahun hanya menyelesaikan 500 ribu, maka perlu waktu 140 tahun untuk menyelesaikan seluruh sertifikat tanah di Indonesia," ungkap Jokowi.

Karena itu, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), bila pada 2017 telah mengeluarkan 5 juta sertifikat, maka tahun 2018 harus bisa keluar 7 juta, dan tahun 2019 bisa 9 juta sertifikat.

"Pak Menteri, kalau 5 juta nggak selesai, 7 juta nggak selesai, pilihannya ada dua, diganti atau dicopot," ujar Jokowi.

Jokowi juga berpesan kepada masyarakat supaya rapih dalam  menyimpan sertifikat tanah yang diberikannya.

Pertama, kata Jokowi, kalau sudah mendapat sertifikat bisa disimpan dengan map, atau folder plastik, supaya menghindari lembab dan basah. Kedua, supaya sertifikat difotocopy, sebagai cadangan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kemudian kalau ada sertifikat, biasanya, pengennya 'disekolahkan,' nggak apa-apa, tapi tolong sebelum dipakai untuk agunan di bank, tolong dikalkulasi bisa ngangsur nggak setiap bulan. Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan," pesannya.

Jokowi pun mengimbau, apabila sertifikat tanah dijadikan agunan untuk pembiayaan, supaya uang hasil pinjaman di bank digunakan untuk kegiatan profuktif, seperti modal usaha ataupun investasi.

"Bukan untuk beli mobil terus keliling-keliling kampung biar gagah. Bukan untuk beli motor dipakai keliling kampung, supaya gagah, bukan," ujar Jokowi.

"Kalaupun beli motor, beli mobil, tapi produktif yang bisa menghasilkan. Kalau tidak seperti itu, kita sudah banting tulang, sertifikat malah hilang disita bank, sia-sia kita bekerja," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyebut pihaknya akan menyerahkan 9.810 sertifikat, sisa pembagian 552.000 sertifikat yang terbit tahun 2017 di Jabar. Sementara di Cirebon saat ini, dibagikan sebanyak 3.000 sertifikat.

"Setelah selesai pembagian ini, sisa 6.810 akan mulai didistribusikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di masing-masing kabupaten/Kota," terang Sofyan.

Sofyan menuturkan, sesuai perintah Presiden, pada 2018 di Jabar akan dikeluarkan sebanyak 1.260.000 sertifikat di seluruh Jabar.

"Mudah-mudahan pada tahun 2023 seluruh tanah di Jabar sudah bersertifikat," harapnya.

Gubernur Jabar, Aher, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat yang hingga saat ini memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Jabar.

"Dengan terus menggulirkan program pro -rakyat, diantaranya adalah penyerahan 3000 sertifikat tanah untuk warga masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu," ungkap Gubernur Aher.

Gubernur berharap sertifikat yang diberikan bisa menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan Jabar, dan pembangunan nasional secara keseluruhan.* kf

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    18 September 2018 | 14:06 WIB

    Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif

    SOREANG, (WN.net)-- Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini, berimbas pada biaya operasional produk air bersih Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. "Sebagaimana kita ketahui, saat ...

  • Pemerintahan
    13 September 2018 | 22:48 WIB

    Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik. "Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft ...

  • Pemerintahan
    14 Agustus 2018 | 08:59 WIB

    Minat Baca Kalangan Remaja Memudar

    SOREANG, (WN.net) --Dewasa ini minat baca dan gemar membaca di kalangan masyarakat, tetutama generasi muda perlahan mulai memudar. "Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencari terobosan dan inovasi baru untuk ...

  • Pemerintahan
    08 Agustus 2018 | 12:07 WIB

    Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, Margahayu Melaju ke Provinsi

    SOREANG, (WN.net) -- Kecamatan Margahayu mewakili Kabupaten Bandung pada penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kecamatan Margahayu terpilih karena memiliki beberapa inovasi dalam menjalankan tugas pokok dan ...

  • Pemerintahan
    01 Agustus 2018 | 15:11 WIB

    Dewan Minta Anggaran Bisa Terserap Maksimal

    SOREANG, (WN.net) -- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jumat (27/7). Dalam paripurna yang dipimpin ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net