Wibawa News


  • 27 Mei 2018 | 20:51 WIB
  • 00064 Kali Dilihat

Aher: Menjadi Pemimpin Haruslah Amanah

 Aher: Menjadi Pemimpin Haruslah Amanah
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Herwayan, pada kegiatan Ramadhan Public Lecture 2018. Kegiatan dengan tema "Menyongsong Masa Depan Indonesia Berkeadaban dalam Perspektif Penyelenggaraan Birokrasi yang Amanah" digelar di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (26/5/2018).* humas jabar

YOGYAKARTA, (WN.net) – Menjadi pemimpin haruslah amanah. Untuk itu, pemimpin harus menularkan sikap amanahnya tersebut pada aparat di bawahnya. Caranya, dengan menjalin komunikasi harmonis, meningkatkan kesejahteraan bawahannya, dan membina mental aparat melalui pengajian rutin. Selain itu, pengawasan penggunaan anggaran pun harus dilakukan secara langsung.

“Dengan kepemimpinan yang amanah itu, sebanyak 278 penghargaan dari Pemerintah Pusat, swasta, maupun dari dunia internasional berhasil diraih oleh Pemerintah Jawa Barat selama 10 tahun ini,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Herwayan (Aher), pada kegiatan Ramadhan Public Lecture 2018. Kegiatan dengan tema "Menyongsong Masa Depan Indonesia Berkeadaban dalam Perspektif Penyelenggaraan Birokrasi yang Amanah" digelar di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (26/5/2018). Kegiatan dilaksanakan usai Shalat Tarawih Berjamaah. 

Menurut Aher, untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, gubernur bisa menerapkan sistim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP merupakan konversi atau transformasi kebijakan honorarium menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai, yang distribusinya disesuaikan dengan kinerja  dan jabatan. Pengukurannya berdasarkan kinerja berbasis SKP dan On Line system.

"TPP menyoal kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu motif atau alasan terjadinya tindak pidana korupsi. TPP ini merupakan salah satu instrumen menyelesaikan masalah  misorientasi' kerja pegawai, inefesiensi APBD, dan rendahnya kinerja pemerintah,” jelas Kang Aher. 

Menurutnya, dasar hukum TPP adalah Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006, dan Peraturan Gubernur No. 119 Tahun 2009, dan perubahannya, serta peraturan daerah No. 20 tahun 2012.

Sedangkan untuk pengawasan, ujar Aher, dirinya tidak segan untuk turun langsung mengecek rancangan anggaran ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengaku meneliti betul masalah anggaran ini, karena ingin anggaran tersebut efisien dan ramping tetapi bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya corat-coret anggaran yang tidak perlu. Ternyata anggaran yang tidak perlu angkanya cukup besar. Kemudian kita manfaatkan untuk difokuskan ke bidang yang perlu fokus, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan, atau infrastruktur," jelasnya.

Ia mencontohkan di bidang pendidikan. Selama kepemimpinannya bidang pendidikan telah menyentuh capaian yang mengembirakan. Pada 2013, indeks pendidikan sebesar 58,08 poin sedangkan pada 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian pula dengan angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun, yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Angka partisipasi kasar sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013-2014 menjadi 81,25 persen pada 2017-2018.

Pada kurun waktu RPJMD 2013-2018 telah direalisasikan juga pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA negeri, swasta, dan pesantren sebanyak 12.243 unit. Jumlah ini telah melampaui target janji gubernur sebanyak 10.000 unit. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, telah dibangun juga sebanyak 866 RKB bagi perguruan tinggi swasta dan direalisasikan beasiswa sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Di fokus bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan, dialokasikan pembiayaan sebesar 10% dari APBD. Dengan penganggaran itu, banyak hal telah dicapai, di antaranya jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 298 puskesmas serta rumah sakit yang sudah terakreditasi mencapai 87 unit.

"Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standard mencapai 88 rumah sakit, dan penduduk dengan jaminan kesehatan mencapai 71,62%," sebut Aher.

Sedangkan kondisi jalanan di Jawa Barat, dalam kurun waktu 2013- 2016 dengan ruas jalan provinsi 1,975.664 km, menyentuh capaian 98, 01 persen mantap (kondisi baik) sepanjang 1,936.357 km, jalanan tidak mantap (rusak ringan dan berat) sepanjang 39.307 km.* har

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    18 September 2018 | 14:06 WIB

    Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif

    SOREANG, (WN.net)-- Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini, berimbas pada biaya operasional produk air bersih Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. "Sebagaimana kita ketahui, saat ...

  • Pemerintahan
    13 September 2018 | 22:48 WIB

    Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik. "Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft ...

  • Pemerintahan
    14 Agustus 2018 | 08:59 WIB

    Minat Baca Kalangan Remaja Memudar

    SOREANG, (WN.net) --Dewasa ini minat baca dan gemar membaca di kalangan masyarakat, tetutama generasi muda perlahan mulai memudar. "Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencari terobosan dan inovasi baru untuk ...

  • Pemerintahan
    08 Agustus 2018 | 12:07 WIB

    Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, Margahayu Melaju ke Provinsi

    SOREANG, (WN.net) -- Kecamatan Margahayu mewakili Kabupaten Bandung pada penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kecamatan Margahayu terpilih karena memiliki beberapa inovasi dalam menjalankan tugas pokok dan ...

  • Pemerintahan
    01 Agustus 2018 | 15:11 WIB

    Dewan Minta Anggaran Bisa Terserap Maksimal

    SOREANG, (WN.net) -- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jumat (27/7). Dalam paripurna yang dipimpin ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net