Wibawa News

Berita Terbaru


  • 29 Mei 2018 | 22:43 WIB
  • 00114 Kali Dilihat

Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual

 Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini  telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

Perda tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapat fasilitasi, seperti nomor registrasi dan akan diundangkan untuk menjadi perda. Sebelumnya, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar telah membahas dan menelaah raperda tersebut bersama berbagai pihak terkait.

Perda Provinsi Jabar tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekpresi budaya tradisional di daerah provinsi. Sebelumnya, hal itu telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dalam laporannya, menurut Pansus VIII Perda Nomor 5 Tahun 2012, perlu dilakukan peninjauan kembali. Ini sebagai akibat terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual serta jangkauan arah pengaturan yang kurang implementatif.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah provinsi berperan untuk melindungi hak cipta kebudayaan daerah provinsi, melindungi paten atas invensi yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas, dan melindungi varietas asal/lokal dan indikasi geografis,” ujar salah satu Anggota Pansus VIII dalam laporannya.

Melalui Perda ini, Pansus VIII juga meminta pemerintah daerah provinsi untuk aktif melakukan fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Hal ini bisa dilakukan melalui menteri yang membidangi kekayaan intelektual.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan  Perda tentang Kekayaan Intelektual ini merupakan turunan dari undang-undang yang telah ada.

Menurut Aher, sebuah karya harus dilindungi. Terlebih apabila karya tersebut memberikan dampak materi. Si pemilik karya harus bisa menikmati hasil karya intelektualnya tersebut. Perda ini juga untuk membentengi tindakan pembajakan.

“Ketika seseorang memiliki karya, maka karya tersebut perlu dilindungi. Ketika karya tersebut bernilai, apakah bernilai materi maupun nonmateri, maka si pemilik karya tersebut harus dilindungi, karyanya jangan dibajak,” kata Aher.

“Dampak positifnya --terutama ketika berdampak materi-- tidak boleh dibajak oleh orang lain, dan tentu harus dilindungi agar si pencipta karya tersebut bisa menikmati hasil karyanya sebagai hasil karya intelektual,” pungkasnya.

Selain Perda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, pada kesempatan ini, DPRD Jabar juga menyetujui dua perda lain, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tenang Pencegahan dan Penanganan Pornografi.* har

 

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 November 2018 | 14:59 WIB

    Tahun 2019, Akur Fokus Program Jalan Leucir

    KBB, (WN.net) -- Sejak dilantik 20 September 2018, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, dan Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, langsung lumpat (lari) untuk memenuhi janji-janji politiknya terhadap masyarakat. ...

  • Pemerintahan
    14 November 2018 | 14:27 WIB

    Di Kab. Bandung, Ratusan Ton Sampah Dibuang Sembarangan

    SOREANG, (WN.net) -- Volume sampah di Kabupaten Bandung masih sangat tinggi. Menurut Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bandung saat ini mencapai 1,440 juta ...

  • Pemerintahan
    13 November 2018 | 08:40 WIB

    Bupati Bandung Buka MQK VII

    SOREANG, (WN.net) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, mengatakan Kabupaten Bandung memiliki kekayaan sumber daya manusia (SDM) di pesantren. "Pensantren merupakan ciri khas pendidikan di Indonesia yang melahirkan jenderal-jenderal. Santri ...

  • Pemerintahan
    13 November 2018 | 08:38 WIB

    Partisipasi Baru 77,03%, Kesbangpol KBB Terus Lakukan Penyuluhan Politik

    KBB, (WN.net) -- Kabupaten Bandung Barat menargetkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sebesar 85%. Sedangkan partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun lalu baru 77,03% dari jumlah ...

  • Pemerintahan
    10 November 2018 | 18:54 WIB

    500 Asep Pecahkan Rekor Muri

    SOREANG, (WN.net) -- 500 orang yang bernama Asep berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), setelah secara  serentak memakan olahan dari bahan ganyong. Rekor Muri 500 Asep "pemakan ganyong" itu pecah, ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net