Wibawa News


  • 29 Mei 2018 | 22:43 WIB
  • 00141 Kali Dilihat

Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual

 Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini  telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

Perda tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapat fasilitasi, seperti nomor registrasi dan akan diundangkan untuk menjadi perda. Sebelumnya, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar telah membahas dan menelaah raperda tersebut bersama berbagai pihak terkait.

Perda Provinsi Jabar tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekpresi budaya tradisional di daerah provinsi. Sebelumnya, hal itu telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dalam laporannya, menurut Pansus VIII Perda Nomor 5 Tahun 2012, perlu dilakukan peninjauan kembali. Ini sebagai akibat terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual serta jangkauan arah pengaturan yang kurang implementatif.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah provinsi berperan untuk melindungi hak cipta kebudayaan daerah provinsi, melindungi paten atas invensi yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas, dan melindungi varietas asal/lokal dan indikasi geografis,” ujar salah satu Anggota Pansus VIII dalam laporannya.

Melalui Perda ini, Pansus VIII juga meminta pemerintah daerah provinsi untuk aktif melakukan fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Hal ini bisa dilakukan melalui menteri yang membidangi kekayaan intelektual.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan  Perda tentang Kekayaan Intelektual ini merupakan turunan dari undang-undang yang telah ada.

Menurut Aher, sebuah karya harus dilindungi. Terlebih apabila karya tersebut memberikan dampak materi. Si pemilik karya harus bisa menikmati hasil karya intelektualnya tersebut. Perda ini juga untuk membentengi tindakan pembajakan.

“Ketika seseorang memiliki karya, maka karya tersebut perlu dilindungi. Ketika karya tersebut bernilai, apakah bernilai materi maupun nonmateri, maka si pemilik karya tersebut harus dilindungi, karyanya jangan dibajak,” kata Aher.

“Dampak positifnya --terutama ketika berdampak materi-- tidak boleh dibajak oleh orang lain, dan tentu harus dilindungi agar si pencipta karya tersebut bisa menikmati hasil karyanya sebagai hasil karya intelektual,” pungkasnya.

Selain Perda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, pada kesempatan ini, DPRD Jabar juga menyetujui dua perda lain, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tenang Pencegahan dan Penanganan Pornografi.* har

 

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    22 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Melalui KIM, Tidak Ada Lagi Istilah Sekat-sekat

    SOREANG, (WN.net) - Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mengembangkan program jaringan informasi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah melalui Kelompok Informasi Masyarkat (KIM). Sejak tahun 2017, setidaknya telah terbentuk 77 KIM ...

  • Pemerintahan
    20 Februari 2019 | 09:04 WIB

    Luhut Belum Tahu Temuan BPK Soal Penanganan DAS Citarum

    SOREANG, (WN.net) -- Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum tahu mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:43 WIB

    Sumber Air Warga Jakarta 81% dari Sungai Citarum

    JAKARTA, (WN.net) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan saat ini warganya memiliki ketergantungan pemenuhan air bersih sekitar 94% dari Waduk Jatiluhur dan PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang. ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Skor PPH Ketersediaan Pangan Kabupaten Bandung Masih Rendah

    SOREANG, (WN.net) -- Kondisi ketersediaan ketahanan pangan Kabupaten Bandung dinilai sudah cukup, namun konsumsi pangan nonberas nonterigu masih di bawah target, meski pada tahun lalu ada peningkatan. Imbasnya, ketercapaian skor ...

  • Pemerintahan
    18 Februari 2019 | 15:47 WIB

    Dadang Naser: Berhenti Saling Menyalahkan

    SOREANG, (WN.net) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menegaskan permasalahan banjir di mana pun tidak bisa diatasi oleh satu pihak. “Semua stakeholder, bersama-sama masyarakat harus sama-sama bergerak. Hilangkan ego sektoral ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net