Wibawa News


  • 29 Mei 2018 | 22:43 WIB
  • 00092 Kali Dilihat

Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual

 Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini  telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

Perda tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapat fasilitasi, seperti nomor registrasi dan akan diundangkan untuk menjadi perda. Sebelumnya, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar telah membahas dan menelaah raperda tersebut bersama berbagai pihak terkait.

Perda Provinsi Jabar tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekpresi budaya tradisional di daerah provinsi. Sebelumnya, hal itu telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dalam laporannya, menurut Pansus VIII Perda Nomor 5 Tahun 2012, perlu dilakukan peninjauan kembali. Ini sebagai akibat terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual serta jangkauan arah pengaturan yang kurang implementatif.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah provinsi berperan untuk melindungi hak cipta kebudayaan daerah provinsi, melindungi paten atas invensi yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas, dan melindungi varietas asal/lokal dan indikasi geografis,” ujar salah satu Anggota Pansus VIII dalam laporannya.

Melalui Perda ini, Pansus VIII juga meminta pemerintah daerah provinsi untuk aktif melakukan fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Hal ini bisa dilakukan melalui menteri yang membidangi kekayaan intelektual.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan  Perda tentang Kekayaan Intelektual ini merupakan turunan dari undang-undang yang telah ada.

Menurut Aher, sebuah karya harus dilindungi. Terlebih apabila karya tersebut memberikan dampak materi. Si pemilik karya harus bisa menikmati hasil karya intelektualnya tersebut. Perda ini juga untuk membentengi tindakan pembajakan.

“Ketika seseorang memiliki karya, maka karya tersebut perlu dilindungi. Ketika karya tersebut bernilai, apakah bernilai materi maupun nonmateri, maka si pemilik karya tersebut harus dilindungi, karyanya jangan dibajak,” kata Aher.

“Dampak positifnya --terutama ketika berdampak materi-- tidak boleh dibajak oleh orang lain, dan tentu harus dilindungi agar si pencipta karya tersebut bisa menikmati hasil karyanya sebagai hasil karya intelektual,” pungkasnya.

Selain Perda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, pada kesempatan ini, DPRD Jabar juga menyetujui dua perda lain, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tenang Pencegahan dan Penanganan Pornografi.* har

 

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    18 September 2018 | 14:06 WIB

    Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif

    SOREANG, (WN.net)-- Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini, berimbas pada biaya operasional produk air bersih Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. "Sebagaimana kita ketahui, saat ...

  • Pemerintahan
    13 September 2018 | 22:48 WIB

    Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik. "Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft ...

  • Pemerintahan
    14 Agustus 2018 | 08:59 WIB

    Minat Baca Kalangan Remaja Memudar

    SOREANG, (WN.net) --Dewasa ini minat baca dan gemar membaca di kalangan masyarakat, tetutama generasi muda perlahan mulai memudar. "Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencari terobosan dan inovasi baru untuk ...

  • Pemerintahan
    08 Agustus 2018 | 12:07 WIB

    Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, Margahayu Melaju ke Provinsi

    SOREANG, (WN.net) -- Kecamatan Margahayu mewakili Kabupaten Bandung pada penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kecamatan Margahayu terpilih karena memiliki beberapa inovasi dalam menjalankan tugas pokok dan ...

  • Pemerintahan
    01 Agustus 2018 | 15:11 WIB

    Dewan Minta Anggaran Bisa Terserap Maksimal

    SOREANG, (WN.net) -- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jumat (27/7). Dalam paripurna yang dipimpin ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net