Wibawa News


  • 29 Mei 2018 | 22:45 WIB
  • 00117 Kali Dilihat

LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

 LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP
Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan secara langsung LHP LKPD kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan raihan ke tujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.

Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017,” kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.

 “Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ke tujuh kalinya bagi Provinsi Jawa barat,” lanjutnya.

Raihan Oini WTP ini, kata Moermahadi, sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB kepada Peprov Jabar. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jabar mendapat nilai “A”.

“Kinerja Lakip yang dibuat oleh Kemenpan RB itu juga “A”. Jadi, memang progressnya itu sesuai semua dengan yang disampaikan teman-teman (BPK), hasil pemeriksaannya memang WTP,” ujarnya.

Moermahadi juga menjelaskan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LKPD Jabar TA 2017. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut terdiri atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II LHP atas SPI dan Buku III LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Catatan penting dalam pemeriksaan (LKPD) tidak mungkin sempurna, ada catatan penting tapi tidak banyak mempengaruhi. Tapi apa yang saya lihat pengaruhnya tidak bisa mempengaruhi dalam laporan keuangan secara keseluruhan,” tutur Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, di antara provinsi lain, hanya Jabar yang telah meraih Opini WTP tujuh kali berturut-turut.

“Belum ada (provinsi lain), baru Jabar. Saya juga bilang tadi ke Pak Gub., kalau langit itu ada tujuh lapis, sampai lapis ke tujuh Pak Gub., pas habis pas tujuh itu,” canda Moermahadi disambut tawa Aher.

Ditemui usai paripurna, Aher bersyukur atas raihan Opini WTP ini. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerja kerasnya bersama jajaran Pemda Provinsi Jabar.

“Kita bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut. Tentu kita harus terus berusaha menjaga ini,” harap Aher.

Capaian Opini WTP ini juga mendapat apresiasi dari DPRD Jabar.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai paripurna.* har

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    22 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Melalui KIM, Tidak Ada Lagi Istilah Sekat-sekat

    SOREANG, (WN.net) - Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mengembangkan program jaringan informasi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah melalui Kelompok Informasi Masyarkat (KIM). Sejak tahun 2017, setidaknya telah terbentuk 77 KIM ...

  • Pemerintahan
    20 Februari 2019 | 09:04 WIB

    Luhut Belum Tahu Temuan BPK Soal Penanganan DAS Citarum

    SOREANG, (WN.net) -- Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum tahu mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:43 WIB

    Sumber Air Warga Jakarta 81% dari Sungai Citarum

    JAKARTA, (WN.net) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan saat ini warganya memiliki ketergantungan pemenuhan air bersih sekitar 94% dari Waduk Jatiluhur dan PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang. ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Skor PPH Ketersediaan Pangan Kabupaten Bandung Masih Rendah

    SOREANG, (WN.net) -- Kondisi ketersediaan ketahanan pangan Kabupaten Bandung dinilai sudah cukup, namun konsumsi pangan nonberas nonterigu masih di bawah target, meski pada tahun lalu ada peningkatan. Imbasnya, ketercapaian skor ...

  • Pemerintahan
    18 Februari 2019 | 15:47 WIB

    Dadang Naser: Berhenti Saling Menyalahkan

    SOREANG, (WN.net) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menegaskan permasalahan banjir di mana pun tidak bisa diatasi oleh satu pihak. “Semua stakeholder, bersama-sama masyarakat harus sama-sama bergerak. Hilangkan ego sektoral ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net