Wibawa News


  • 29 Mei 2018 | 22:45 WIB
  • 00053 Kali Dilihat

LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

 LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP
Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan secara langsung LHP LKPD kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan raihan ke tujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.

Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017,” kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.

 “Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ke tujuh kalinya bagi Provinsi Jawa barat,” lanjutnya.

Raihan Oini WTP ini, kata Moermahadi, sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB kepada Peprov Jabar. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jabar mendapat nilai “A”.

“Kinerja Lakip yang dibuat oleh Kemenpan RB itu juga “A”. Jadi, memang progressnya itu sesuai semua dengan yang disampaikan teman-teman (BPK), hasil pemeriksaannya memang WTP,” ujarnya.

Moermahadi juga menjelaskan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LKPD Jabar TA 2017. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut terdiri atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II LHP atas SPI dan Buku III LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Catatan penting dalam pemeriksaan (LKPD) tidak mungkin sempurna, ada catatan penting tapi tidak banyak mempengaruhi. Tapi apa yang saya lihat pengaruhnya tidak bisa mempengaruhi dalam laporan keuangan secara keseluruhan,” tutur Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, di antara provinsi lain, hanya Jabar yang telah meraih Opini WTP tujuh kali berturut-turut.

“Belum ada (provinsi lain), baru Jabar. Saya juga bilang tadi ke Pak Gub., kalau langit itu ada tujuh lapis, sampai lapis ke tujuh Pak Gub., pas habis pas tujuh itu,” canda Moermahadi disambut tawa Aher.

Ditemui usai paripurna, Aher bersyukur atas raihan Opini WTP ini. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerja kerasnya bersama jajaran Pemda Provinsi Jabar.

“Kita bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut. Tentu kita harus terus berusaha menjaga ini,” harap Aher.

Capaian Opini WTP ini juga mendapat apresiasi dari DPRD Jabar.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai paripurna.* har

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 Juli 2018 | 14:12 WIB

    Pemkab Bandung Lepas 2.582 Calon Jemaah Haji

    SOREANG, (WN.net) -- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 2.582 orang calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2018. Para tamu Alloh itu dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten ...

  • Pemerintahan
    11 Juni 2018 | 11:33 WIB

    Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

    SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis. "Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, ...

  • Pemerintahan
    02 Juni 2018 | 19:21 WIB

    Wabup Bandung Soroti Pencemaran Lingkungan

    BANDUNG, (WN.net) - Makin beratnya pencemaran lingkungan, terutama akibat pumbuangan limbah berbahaya dan sampah ke sungai, mendapat perhatian serius Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan.  Pencemaran terhadap sungai, kata Gun ...

  • Pemerintahan
    30 Mei 2018 | 15:15 WIB

    Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

    SOREANG, (WN.net) -- Penduduk yang masih memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung ternyata masih tinggi. Sejak tahun 2010, di Kabupaten Bandung tercatat ada 22 ribu rutilahu yang ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:43 WIB

    Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual

    BANDUNG, (WN.net) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini  telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net