Wibawa News


  • 29 Mei 2018 | 22:45 WIB
  • 00076 Kali Dilihat

LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

 LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP
Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan secara langsung LHP LKPD kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan raihan ke tujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.

Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017,” kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.

 “Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ke tujuh kalinya bagi Provinsi Jawa barat,” lanjutnya.

Raihan Oini WTP ini, kata Moermahadi, sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB kepada Peprov Jabar. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jabar mendapat nilai “A”.

“Kinerja Lakip yang dibuat oleh Kemenpan RB itu juga “A”. Jadi, memang progressnya itu sesuai semua dengan yang disampaikan teman-teman (BPK), hasil pemeriksaannya memang WTP,” ujarnya.

Moermahadi juga menjelaskan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LKPD Jabar TA 2017. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut terdiri atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II LHP atas SPI dan Buku III LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Catatan penting dalam pemeriksaan (LKPD) tidak mungkin sempurna, ada catatan penting tapi tidak banyak mempengaruhi. Tapi apa yang saya lihat pengaruhnya tidak bisa mempengaruhi dalam laporan keuangan secara keseluruhan,” tutur Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, di antara provinsi lain, hanya Jabar yang telah meraih Opini WTP tujuh kali berturut-turut.

“Belum ada (provinsi lain), baru Jabar. Saya juga bilang tadi ke Pak Gub., kalau langit itu ada tujuh lapis, sampai lapis ke tujuh Pak Gub., pas habis pas tujuh itu,” canda Moermahadi disambut tawa Aher.

Ditemui usai paripurna, Aher bersyukur atas raihan Opini WTP ini. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerja kerasnya bersama jajaran Pemda Provinsi Jabar.

“Kita bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut. Tentu kita harus terus berusaha menjaga ini,” harap Aher.

Capaian Opini WTP ini juga mendapat apresiasi dari DPRD Jabar.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai paripurna.* har

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    18 September 2018 | 14:06 WIB

    Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif

    SOREANG, (WN.net)-- Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini, berimbas pada biaya operasional produk air bersih Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. "Sebagaimana kita ketahui, saat ...

  • Pemerintahan
    13 September 2018 | 22:48 WIB

    Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik. "Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft ...

  • Pemerintahan
    14 Agustus 2018 | 08:59 WIB

    Minat Baca Kalangan Remaja Memudar

    SOREANG, (WN.net) --Dewasa ini minat baca dan gemar membaca di kalangan masyarakat, tetutama generasi muda perlahan mulai memudar. "Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencari terobosan dan inovasi baru untuk ...

  • Pemerintahan
    08 Agustus 2018 | 12:07 WIB

    Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, Margahayu Melaju ke Provinsi

    SOREANG, (WN.net) -- Kecamatan Margahayu mewakili Kabupaten Bandung pada penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kecamatan Margahayu terpilih karena memiliki beberapa inovasi dalam menjalankan tugas pokok dan ...

  • Pemerintahan
    01 Agustus 2018 | 15:11 WIB

    Dewan Minta Anggaran Bisa Terserap Maksimal

    SOREANG, (WN.net) -- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jumat (27/7). Dalam paripurna yang dipimpin ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net