Wibawa News


  • 30 Mei 2018 | 15:15 WIB
  • 00078 Kali Dilihat

Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

 Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi
Warga sedang memperbaiki rumah bantuan Rutilahu Reguler Pemkab Bandung.* dok.

SOREANG, (WN.net) -- Penduduk yang masih memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung ternyata masih tinggi. Sejak tahun 2010, di Kabupaten Bandung tercatat ada 22 ribu rutilahu yang tersebar di 32 kecamatan.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah meluncurkan program bantuan rehab rutilahu agar menjadi rumah layak huni.

Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan (Perkimtam) Kabupaten Bandung, H. Ben Agusta, mengatakan pihaknya saat ini telah menyelesaikan perbaikan rutilahu sebanyak 5.000 unit tersebar di sejumlah desa.

Untuk tahun 2018, rutilahu reguler sebanyak 720 unit senilai Rp15 juta/unit dan bantuan provinsi sebanyak 816 unit senilai Rp13 juta/unit.

"Itu merupakan pengajuan dari desa berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)," ungkap Ben.

Dia menjelaskan, perbedaan bantuan rutilahu tahun 2017 dengan tahun 2018, yaitu tahun sekarang nilai material Rp15 juta dan Rp13 juta pajaknya sudah ditanggung pemerintah.

Dengan hibah rutilahu yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan.

"Dulu bantuannya sebesar Rp7 juta, dipotong pajak lagi, tidak mencukupi untuk rehab permanen. Kini dengan Rp15 juta, apalagi bila ditambah swadaya masyarakat, tentu akan lebih permanen," ujarnya.* deddyra

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 Juli 2018 | 14:12 WIB

    Pemkab Bandung Lepas 2.582 Calon Jemaah Haji

    SOREANG, (WN.net) -- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 2.582 orang calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2018. Para tamu Alloh itu dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten ...

  • Pemerintahan
    11 Juni 2018 | 11:33 WIB

    Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

    SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis. "Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, ...

  • Pemerintahan
    02 Juni 2018 | 19:21 WIB

    Wabup Bandung Soroti Pencemaran Lingkungan

    BANDUNG, (WN.net) - Makin beratnya pencemaran lingkungan, terutama akibat pumbuangan limbah berbahaya dan sampah ke sungai, mendapat perhatian serius Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan.  Pencemaran terhadap sungai, kata Gun ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:45 WIB

    LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

    BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:43 WIB

    Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual

    BANDUNG, (WN.net) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini  telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net