Wibawa News

Berita Terbaru


  • 08 Juni 2018 | 21:34 WIB
  • 00228 Kali Dilihat

Aceng Fikri: Penyebaran Radikalisme di Kampus Telah Berlangsung 35 Tahun

 Aceng Fikri: Penyebaran Radikalisme di Kampus Telah Berlangsung 35 Tahun
Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Aceng Fikri.* hariyawan

BANDUNG, (WN.net) – Menanggapi pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang mensiyalir terdapat 7 perguruan tinggi negeri (PTN) telah terpapar radikalisme, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Jawa Barat, Aceng Fikri, melihatnya sebagai fenomena gunung es.  Hal ini menurutnya tidak lepas dari aktivitas penyebaran radikalisme di kampus telah berlangsung sejak 1983.

"Artinya, telah 35 tahun aktivitas penyebarannya berlangsung," jelas Aceng yang dihubungi melalui teleconference dalam acara Dialog Isu-isu Kontemporer Pemerintahan (FDKIP), yang digagas EDAS, Jumat (8/6/2018) di Bandung.

 Aceng menjelaskan, sebagai ideologi Pancasila sudah selesai untuk diperdebatkan. Namun dalam pelaksanaan harus diakui masih jauh dari yang dicita-citakan. Hal ini menyebabkan sebagian kalangan kecewa dan tidak bisa menerima kondisi tersebut. Namun, menurutnya, yang salah bukan Pancasilanya.

"Tidak logis dong Pancasila yang tidak salah, kok mau diganti. Saya sepakat kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa sila ke lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terus diimplementasikan," tuturnya.

Terkait fenomena gunung es yang dimaksud Aceng, menurutnya harus segera dicegah penyebarannya. Seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif mencegah infiltrasi segala bentuk faham yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

"Presiden sudah jelas sikapnya. Saya harap seluruh elemen bangsa harus segera merespon secara positif," tegasnya.

Pemberlakuan Undang Undang Antiterorisme yang telah direvisi, lanjut Aceng, menjadi legitimasi kuat untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyebaran faham radikal,  khususnya di lingkungan kampus, umumnya di masyarakat luas.

"Tentu kita harus menghormati otoritas kampus, namun ada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang harus diselamatkan dari berbagai ancaman," jelasnya.

Selain upaya preventif dan preentif, yang dapat dilakukan pemerintah adalah membangun kembali koalisi sosial yang kembali didengungkan Azyumardi Azra.

"Koalisis sosial harus kembali dibangun dan dikuatkan dengan mengangkat nilai-nilai ideologi kebangsaan, kearifan local, dan Islam Wastiyah. Ini agenda penting untuk segera dirumuskan, termasuk di antaranya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," terang Aceng.

 FDIKP yang diselanggarakan Eksplorasi Dinamika Analisis Sosial (EDAS) ini merupakan kali ke tiga dari kegiatan diskusi ilmiah dwimingguan. Dalam acara diskusi yang menghadirkan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Jawa Barat, Dr. Phil Gustiana Isya Marjani, dan analis politik EDAS, Dr. Wawan Gunawan, ini mengangkat tema “Membumikan Pancasila: Cegah Tangkal Radikalisme di Lingkungan Kampus”.* hy

Berita Lainnya

  • Politik
    17 November 2018 | 11:30 WIB

    Bawaslu Jabar Temukan 42 Kasus Pelanggaran Pemilu

    SOREANG, (WN.net) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan sedikitnya 42 kasus pelanggaran penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 42 kasus pelanggaran oleh peserta pemilu tersebut, kini mulai ...

  • Politik
    02 November 2018 | 09:02 WIB

    KPU Akan Tindak Tegas Partai yang Langgar Pasang APK

    SOREANG, (WN.net) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung bersama Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) akan menindak bila ada partai politik (Parpol) yang melanggar ketentuan dalam pemasangan alat peraga kampanye ...

  • Politik
    02 November 2018 | 08:59 WIB

    Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran APK Caleg

    SOREANG, (WN.net) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung menilai banyak caleg yang tidak memenuhi aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Hasil pengawasan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang berjenjang ...

  • Politik
    29 Oktober 2018 | 08:35 WIB

    Partai Nasdem Kab. Bandung Soroti Usulan Dana Saksi Parpol dari APBN

    SOREANG, (WN.net) -- Usulan dana saksi partai politik dari APBN 2019 mendapat reaksi dari pengurus parpol di daerah. Salah satunya Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Bandung, H. ...

  • Politik
    29 Oktober 2018 | 08:31 WIB

    Anang Susanto Perjuangkan Kenaikan Insentif Linmas

    SOREANG, (WN.net) -- Insentif Linmas dinilai masih rendah, masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) atau upah minimum regional (UMK). Kaitan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Bandung, ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net