Wibawa News

Berita Terbaru


  • 08 Juni 2018 | 23:02 WIB
  • 00201 Kali Dilihat

Dr. Phil. Gustiana: Siapa pun Bisa Terpapar Radikalisme

 Dr. Phil. Gustiana: Siapa pun Bisa Terpapar Radikalisme
Pembicara dan peserta diskusi dwimingguan yang digagas Eksplorasi Dinamika Analisis Sosial (EDAS), di Bale M Café, Arcamanik Endah, Bandung, Jumat (8/6/2018).* hariyawan

BANDUNG, (WN.net) – Faham radikal (radikalisme) bisa masuk ke wilayah mana pun. Siapa pun bisa terpapar radikalisme. Jangankan mahasiswa, sekelas profesor pun bisa terpapar faham ini, apalagi mereka punya metodologi berpikir sendiri.

Hal ini disampaikan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Jawa Barat, Dr. Phil. Gustiana Isya Marjani, antara lain menanggapi pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang mensiyalir terdapat 7 perguruan tinggi negeri (PTN) telah terpapar radikalisme, pada diskusi dwimingguan yang digagas Eksplorasi Dinamika Analisis Sosial (EDAS), di Bale M Café, Arcamanik Endah, Bandung, Jumat (8/6/2018).

“Ini terkait perlunya penguatan karakter, jatidiri, wawasan kebangsaan. Untuk itu, diperlukan penggalian kembali nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

Terkait penggalian nilai-nilai kearifan lokal, Dr. Phil. mengaku dirinya baru-baru ini telah melakukan penelitian di empat kampung adat di Jawa Barat, yaitu Kampung Adat Mahmud, Kampung Adat Cikondang, Kampung Adat Naga, dan Kampung Adat Pulo.

“Karena waktu terbatas, lokusnya hanya pada empat kampung adat, sementara di Indonesia sendiri terdapat sedikitnya 700 budaya yang memiliki ribuan nilai-nilai kearifan lokal,” kata Dr. Phil., yang menyatakan penelitian singkat itu telah disampaikan dalam bentuk narasi politik ke Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional, Red.)

Mengutip pendapat Bibit Waluyo, Dr. Phil., bahwa pada bangsa Indonesia mengalami lima krisis: Pertama, krisis jatidiri, masyarakat Indonesia tidak lagi mampu mengenali dirinya sebagai bangsa. Ke dua, krisis ideologi. Pancasila sebagai ideologi hanya tinggal nama, tidak lagi menjadi ideologi yang hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Ke tiga, krisis karakter; ucapan, sikap, dan perilaku masyarakat belum mencerminkan karakter bangsa. Ke empat, krisis kepercayaan. Sikap curiga dan meremehkan orang lain menunjukkan betapa manusia Indonesia telah pudar kepercayaannya kepada yang lain. Sikap bandel, sulit diatur dan menginjak-injak norma yang ada menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ke lima, krisis budaya.

Terkait budaya bangsa versus radikalisme, Dr. Phil. melihat agama dan budaya ibarat dua sisi dari mata uang.  Agama dalam bentuknya yang nyata, hanya mungkin tumbuh dan berkembang dalam kontek budaya. Sebaliknya, budaya yang tidak didasari oleh nilai moral , etik, dan spiritualitas luhur yang berasal dari tradisi agama akan kering dan kehilangan arah.

“Sebagai sumber nilai moral, etika, dan spiritual, agama sulit dipisahkan dari budaya manusia.

Itulah sebabnya setiap masyarakat atau komunitas adat tertentu selalu memiliki keunikan masing-masing sebagai akibat dari  kombinasi antara  sistem kepercayaan dan sistem pengetahuan yang dimilikinya,” paparnya.

Diakui Dr. Phil., setidaknya ada tiga faktor yang bisa berperan dalam membentuk budaya masyarakat; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat atau cara berpikir masyarakat, dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat.

“Ketiga hal ini saling berkaitan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat terkait dengan tingkat atau cara berpikir masyarakat yang dibangun melalui pendidikan dalam arti luas.

Sementara bagaimana pengetahuan itu diaplikasikan dalam kehidupan umat manusia   sangat bergantung pada sistem nilai atau konfigurasi sistem nilai yang dimiliki, diyakini atau dianggap penting oleh masyarakat itu,” paparnya lagi.

Terkait tema diskusi “Membumikan Pancasila: Cegah Tangkal Radikalisme di Lingkungan Kampus”, Dr. Phil. menyampaikan Pancasila sebagai intisari budaya bangsa: Umat islam sebagai majoriti memberi kontribusi terbesar lahirnya Pancasila, terutama dalam sila ke satu; pada 1984, KH. Ahmad Sidiq secara brilian menempatkan Pancasila sebagai ideologi sepadan dengan Piagam Madinah; semua nilai dalam Pancasila merupakan jati diri, karakter dan budaya, serta kepribadian bangsa Indonesia; kesadaran membumikan Pancasila sebagai solusi untuk menjawab lima krisis yang dihadapi bangsa saat ini (krisis jatidiri, krisis ideologi, krisis karakter, krisis kepercayaan, dan krisis budaya); kesadaran tersebut dijewantahkan melalui pendidikan (sekolah/madrasah dan kampus/universitas).* hy

Berita Lainnya

  • Politik
    17 November 2018 | 11:30 WIB

    Bawaslu Jabar Temukan 42 Kasus Pelanggaran Pemilu

    SOREANG, (WN.net) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan sedikitnya 42 kasus pelanggaran penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 42 kasus pelanggaran oleh peserta pemilu tersebut, kini mulai ...

  • Politik
    02 November 2018 | 09:02 WIB

    KPU Akan Tindak Tegas Partai yang Langgar Pasang APK

    SOREANG, (WN.net) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung bersama Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) akan menindak bila ada partai politik (Parpol) yang melanggar ketentuan dalam pemasangan alat peraga kampanye ...

  • Politik
    02 November 2018 | 08:59 WIB

    Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran APK Caleg

    SOREANG, (WN.net) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung menilai banyak caleg yang tidak memenuhi aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Hasil pengawasan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang berjenjang ...

  • Politik
    29 Oktober 2018 | 08:35 WIB

    Partai Nasdem Kab. Bandung Soroti Usulan Dana Saksi Parpol dari APBN

    SOREANG, (WN.net) -- Usulan dana saksi partai politik dari APBN 2019 mendapat reaksi dari pengurus parpol di daerah. Salah satunya Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Bandung, H. ...

  • Politik
    29 Oktober 2018 | 08:31 WIB

    Anang Susanto Perjuangkan Kenaikan Insentif Linmas

    SOREANG, (WN.net) -- Insentif Linmas dinilai masih rendah, masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) atau upah minimum regional (UMK). Kaitan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Bandung, ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net