Wibawa News


  • 11 Juni 2018 | 11:33 WIB
  • 00069 Kali Dilihat

Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

 Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi
Anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Bandung, H. Agus Ahmadi. * deddyra

SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis.

"Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, terutama perizinan yang memerlukan rekom dari dinas teknis, seperti Lingkungan Hidup, Dinas PU PR, dan lainnya," jelas H. Agus Ahmadi, anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, Sabtu (9/6).

Dalam masalah pelayanan perizinan, kata Agus, Kabupaten Bandung masih tertinggal dengan daerah lain, seperti Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

"Ketika kami Komisi A melakulan kunjungan kerja ke Tegal, ternyata soal perizinan di sana sudah lebih baik. Perizinan sudah terintegrasi dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), bahkan sudah online," kata Agus yang turut serta melakukan kunjungan bersama Ketua Komisi A, H. Cecep Suhendar; kordinator Komisi A, Hen Hen Asep Suhendar (Wakil Ketua DPRD), beserta seluruh anggotanya, Kamis lalu.

Anggota Komisi A  yang membidangi perizinan, pemerintahan, pertanahan ini, menjelaskan masalah perizinan tidak terlepas dari beberapa rekom sejumlah dinas teknis. Bila tidak teritegrasi di PTSP, maka proses pelayanan perizinan menjadi lambat dan ribet bagi masyarakat pemohon.

"Ini yang sering menjadi keluhan para pemohon yang disampaikan kepada kami (dewan, Red.), terutama proses perizinan lebih besar yang harus ada rekom dinas teknis," tutur Agus.

Karena itu, imbuh anggota Fraksi PKB ini, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, Dinas DPPMPTS sudah saatnya harus terintegrasi dalam PTSP. Dalam PTSP tersebut ada petugas dari masing-masing dinas teknis, sehingga proses pelayanan perizinan bisa lebih cepat.

"Untuk perizinan ini sudah ada perdanya. Untuk teritegrasi dengan dinas teknis dalam PTSP tinggal dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup). Kita dorong PTSP di Kabupaten Bandung mudah-mudahan tahun 2018 ini sudah terintegrasi, agar pelayan perizinan lebih baik lagi," tutur Agus.

Lebih daripada itu, katanya, DPPMPST Kabupaten Bandung diharapkan sudah menggunakan sistem online, sehingga masyarakat pemohon perizinan tidak perlu berhadapan langsung dengan petugas, cukup mengakses dari rumah. Dengan sistem online, selain pelayanan lebih cepat, akan mengeliminir praktek percaloan dan pungutan liar.

"Saat ini pelayanan perizinan sudah cukup baik, terutama untuk SIUP, SITU, bahkan satu jam bisa selesai Tapi untuk perizjinan skala besar, belum teritegrasi dengan dinas teknis, sekarang sedang proses dan mudah-mudaan 2018 ini bisa terwujud," kata Agus Ahmadi.* deddyra

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    14 Juli 2018 | 14:12 WIB

    Pemkab Bandung Lepas 2.582 Calon Jemaah Haji

    SOREANG, (WN.net) -- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 2.582 orang calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2018. Para tamu Alloh itu dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten ...

  • Pemerintahan
    02 Juni 2018 | 19:21 WIB

    Wabup Bandung Soroti Pencemaran Lingkungan

    BANDUNG, (WN.net) - Makin beratnya pencemaran lingkungan, terutama akibat pumbuangan limbah berbahaya dan sampah ke sungai, mendapat perhatian serius Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan.  Pencemaran terhadap sungai, kata Gun ...

  • Pemerintahan
    30 Mei 2018 | 15:15 WIB

    Rutilahu di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

    SOREANG, (WN.net) -- Penduduk yang masih memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung ternyata masih tinggi. Sejak tahun 2010, di Kabupaten Bandung tercatat ada 22 ribu rutilahu yang ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:45 WIB

    LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

    BANDUNG, (WN.net) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ...

  • Pemerintahan
    29 Mei 2018 | 22:43 WIB

    Lindungi Ekspresi Budaya, Jabar Revisi Perda Kekayaan Intelektual

    BANDUNG, (WN.net) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual. Perda ini  telah disetujui DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net