Wibawa News


  • 11 Juni 2018 | 11:33 WIB
  • 00113 Kali Dilihat

Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi

 Perizinan di Kabupaten Bandung Belum Terintegrasi
Anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Bandung, H. Agus Ahmadi. * deddyra

SOREANG, (WN.net) -- Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTS) Kabupaten Bandung dinilai belum terintegrasi dengan dinas teknis.

"Kendala di kita itu perizinan belum terintegrasi, terutama perizinan yang memerlukan rekom dari dinas teknis, seperti Lingkungan Hidup, Dinas PU PR, dan lainnya," jelas H. Agus Ahmadi, anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, Sabtu (9/6).

Dalam masalah pelayanan perizinan, kata Agus, Kabupaten Bandung masih tertinggal dengan daerah lain, seperti Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

"Ketika kami Komisi A melakulan kunjungan kerja ke Tegal, ternyata soal perizinan di sana sudah lebih baik. Perizinan sudah terintegrasi dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), bahkan sudah online," kata Agus yang turut serta melakukan kunjungan bersama Ketua Komisi A, H. Cecep Suhendar; kordinator Komisi A, Hen Hen Asep Suhendar (Wakil Ketua DPRD), beserta seluruh anggotanya, Kamis lalu.

Anggota Komisi A  yang membidangi perizinan, pemerintahan, pertanahan ini, menjelaskan masalah perizinan tidak terlepas dari beberapa rekom sejumlah dinas teknis. Bila tidak teritegrasi di PTSP, maka proses pelayanan perizinan menjadi lambat dan ribet bagi masyarakat pemohon.

"Ini yang sering menjadi keluhan para pemohon yang disampaikan kepada kami (dewan, Red.), terutama proses perizinan lebih besar yang harus ada rekom dinas teknis," tutur Agus.

Karena itu, imbuh anggota Fraksi PKB ini, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, Dinas DPPMPTS sudah saatnya harus terintegrasi dalam PTSP. Dalam PTSP tersebut ada petugas dari masing-masing dinas teknis, sehingga proses pelayanan perizinan bisa lebih cepat.

"Untuk perizinan ini sudah ada perdanya. Untuk teritegrasi dengan dinas teknis dalam PTSP tinggal dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup). Kita dorong PTSP di Kabupaten Bandung mudah-mudahan tahun 2018 ini sudah terintegrasi, agar pelayan perizinan lebih baik lagi," tutur Agus.

Lebih daripada itu, katanya, DPPMPST Kabupaten Bandung diharapkan sudah menggunakan sistem online, sehingga masyarakat pemohon perizinan tidak perlu berhadapan langsung dengan petugas, cukup mengakses dari rumah. Dengan sistem online, selain pelayanan lebih cepat, akan mengeliminir praktek percaloan dan pungutan liar.

"Saat ini pelayanan perizinan sudah cukup baik, terutama untuk SIUP, SITU, bahkan satu jam bisa selesai Tapi untuk perizjinan skala besar, belum teritegrasi dengan dinas teknis, sekarang sedang proses dan mudah-mudaan 2018 ini bisa terwujud," kata Agus Ahmadi.* deddyra

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    18 September 2018 | 14:06 WIB

    Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif

    SOREANG, (WN.net)-- Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini, berimbas pada biaya operasional produk air bersih Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. "Sebagaimana kita ketahui, saat ...

  • Pemerintahan
    13 September 2018 | 22:48 WIB

    Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik. "Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft ...

  • Pemerintahan
    14 Agustus 2018 | 08:59 WIB

    Minat Baca Kalangan Remaja Memudar

    SOREANG, (WN.net) --Dewasa ini minat baca dan gemar membaca di kalangan masyarakat, tetutama generasi muda perlahan mulai memudar. "Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencari terobosan dan inovasi baru untuk ...

  • Pemerintahan
    08 Agustus 2018 | 12:07 WIB

    Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, Margahayu Melaju ke Provinsi

    SOREANG, (WN.net) -- Kecamatan Margahayu mewakili Kabupaten Bandung pada penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kecamatan Margahayu terpilih karena memiliki beberapa inovasi dalam menjalankan tugas pokok dan ...

  • Pemerintahan
    01 Agustus 2018 | 15:11 WIB

    Dewan Minta Anggaran Bisa Terserap Maksimal

    SOREANG, (WN.net) -- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jumat (27/7). Dalam paripurna yang dipimpin ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net