Wibawa News

Berita Terbaru


  • 13 Agustus 2018 | 16:50 WIB
  • 00183 Kali Dilihat

8 Bacaleg Tidak Lolos Verifikasi KPU Kabupaten Bandung

 8 Bacaleg Tidak Lolos Verifikasi KPU Kabupaten Bandung
Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Hasbi Noor (kiri), didampingi Bidang Sosialisasi, Yudaningsih.* dok. Deddyra

SOREANG, (WN.net) -- Dari 703 orang bakal calon legislatif (bacaleg) yang diajukan 15 partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, sebanyak delapan (8) orang bacaleg tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Hasbi Noor, delapan bacaleg yang tidak lolos verifikasi tersebut,  satu orang bacaleg tidak memenuhi syarat karena mantan terpidana kasus korupsi, dua bacaleg karena tidak melengkapi dokumen persyaratan, lima bacaleg mengundurkan diri.

Dalam rilis yang disampaikan melalui akun resmi Bidang Sosialisasi KPU Kabupaten Bandung, Yudaningsih, dijelaskan pengumuman Daftat Caleg Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk Pemilu 2019 ini, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 serta hasil verifikasi dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan.

Disebutkan, dari 703 bacaleg yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu itu, yang telah lolos verifikasi sebanyak 695 orang (DCS), sebanyak 429  laki-laki, 266 orang perempuan, dan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 38, 27%.

Berdasarkan nomor urut pendaftaran;  

PKB jumlah dapil 7, jumlah DCS 55, laki-laki 34 perempuan 21, keterwakilan perempun 38,18%.

Gerindra jumlah dapil 7, DCS 55, 35 laki-laki, 20 perempuan, keterwakilan perempuan 36,36%.

PDIP jumlah dapil 7, DCS 55, 35 laki-laki; 20 perempuan, keterwakilan perempuan 36,36%. Golkar jumlah dapil 7, DCS 55, 32 laki-laki; 23 perempuan, keterwakilan perempuan 41, 82%. Nasdem jumlah dapil 7,  DCS 55, laki-laki 34, 21 perempuan, keterwakilan perempuan 38,18%. Garuda jumlah dapil 4, DCS 10, 5 laki-laki, 5 perempuan, keterwakilan perempuan 50,00%. Berkarya jumlah dapil 7, DCS 29, 17 laki-laki, 12 perempuan, keterwakilan perempuan 41,38%. PKS jumlah dapil 7, DCS 55, 31 laki-laki, 20 perempuan, keterwakilan perempuan 36,36%. Perindo jumlah dapil 7, DCS 52, 33 laki-laki, 19 perempuan, keterwakilan perempuan 36,54%. PPP jumlah dapil 7, DCS 42, 25 laki-laki, 17 perempuan, keterwakilan perempuan 46,48%.

PSI jumlah dapil 7, DCS 42, 26 laki-laki, 16 perempuan, keterwakilan perempuan 38,10%.

PAN jumlah dapil 7, DCS 55, 35 laki-laki, 20 perempuan, keterwakilan perempuan 36,36%. Hanura jumlah dapil 7, DCS 34, 19 laki-lali, 15.perempuan, keterwakilan perempuan 44,12%. Demokrat jumlah dapil 7, DCS 55, 33 laki-laki, 22 perempuan, keterwakilan perempuan 40.00%, PBB jumlah dapil 7, DCS 46, 31 laki-laki, 15 perempuan, keterwakilan perempuan 3261%.

"Masukan dan tanggapan atas DCS dapat disampaikan mulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai 21 Agustus 2018, dengan melampirkan fotokopi identitas kepada KPU Kabupaten Bandung," demikian Agus Hasbi Noor.* deddyra

Berita Lainnya

  • Politik
    17 November 2018 | 11:30 WIB

    Bawaslu Jabar Temukan 42 Kasus Pelanggaran Pemilu

    SOREANG, (WN.net) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan sedikitnya 42 kasus pelanggaran penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 42 kasus pelanggaran oleh peserta pemilu tersebut, kini mulai ...

  • Politik
    02 November 2018 | 09:02 WIB

    KPU Akan Tindak Tegas Partai yang Langgar Pasang APK

    SOREANG, (WN.net) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung bersama Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) akan menindak bila ada partai politik (Parpol) yang melanggar ketentuan dalam pemasangan alat peraga kampanye ...

  • Politik
    02 November 2018 | 08:59 WIB

    Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran APK Caleg

    SOREANG, (WN.net) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung menilai banyak caleg yang tidak memenuhi aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Hasil pengawasan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang berjenjang ...

  • Politik
    29 Oktober 2018 | 08:35 WIB

    Partai Nasdem Kab. Bandung Soroti Usulan Dana Saksi Parpol dari APBN

    SOREANG, (WN.net) -- Usulan dana saksi partai politik dari APBN 2019 mendapat reaksi dari pengurus parpol di daerah. Salah satunya Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Bandung, H. ...

  • Politik
    29 Oktober 2018 | 08:31 WIB

    Anang Susanto Perjuangkan Kenaikan Insentif Linmas

    SOREANG, (WN.net) -- Insentif Linmas dinilai masih rendah, masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) atau upah minimum regional (UMK). Kaitan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Bandung, ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net