Wibawa News


  • 13 September 2018 | 22:48 WIB
  • 00092 Kali Dilihat

Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

 Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat.* deddyra

SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik.

"Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft anggaran perubahan 2018, Red.)," ujar Yayat, usai Rapat Anggaran untuk RAPBD Perubahan tahun 2018, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Lantai Dua Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang,  Kamis (6/9).

Perihal tataruang pertanian itu mengemuka saat rapat pembahasan draft RAPBD Perubahan, antara DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, beserta jajaran eksekutif lainnya.

Yayat menegaskan, tataruang pertanian di Kabupaten Bandung sebetulnya sudah ada dan sudah dilaksanakan, hanya pelaksanaan di Kabupaten Bandung belum gamblang.

"Artinya, sudah dilaksanakan , tetapi kita masih bertahap, bukan berarti tidak dilaksanakan. Salah satu buktinya Dinas Pertanian mendapat  penghargaan surplus pangan. Hanya pantauan hukumnya belum sampai ke sana. Ranahnya ini ada di Bappeda dan Dinas Pertanian,” papar Yayat.

Yayat mengatakan, dewan harus mendukung dan mendorong penataan tataruang pertanian. Ini karena secara logika Kabupaten Bandung merupakan daerah agraris. Oleh karena itu, jangan sampai hasil pertanian atau pangan Kabupaten Bandung berkurang.

"Kalau berkurang apa kita harus meminta ke daerah lain, sementara kita sudah surplus? Maka ini harus dipertahankan," katanya.

Tataruang pertanian yang sudah ada itu, tutur Yayat, tinggal penataan lebih spesifik berdasarkan norma-normanya, karena masih ada pergeseran. Misalnya lahan pertanian yang berubah, seperti menjadi kawasan industri dan lainnya. Jadi harus ada pengetatan tempat-tempat atau wilayah-wilayah pertanian yang tidak boleh diganggu.

Terkait agenda rapat badan anggaran, dijelaskan Yayat, rapat membicarakan cantolan-cantolan untuk pelaksanaan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) nanti. Membahas mengenai kurva APBD perubahan tahun 2018.

"Ini bisa dilaksanakan dan masuk dalam PPAS yang harus didahului dengan penetapan kurva atau kebijakan, atau dasar hukumnya apa. Kita buatkan dulu draft dasar hukum. Pembuatan dasar hukum  sudah ada, samacam permen, perpres, pergub, perbup, tinggal kita cantolkan di situ. Kalau sudah ada cantolan, berarti sudah ada dasar hukum. Dasar hukum yang baru juga ada untuk menambahkan, seperti PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan kita masukan ke situ," jelasnya.

Kalau bicara prioritas khusus, tutur Yayat, ada usulan dari OPD  atau eksekutif, tetapi harus ada koreksi dulu.

"Kami pihak legislatif menyikapinya apa masuk atau tidak. Kalau masuk di murni, enggak usah masuk diperubahan, kita mengkiritisinya, kemudian kita bahas sama-sama," tutur Yayat.* deddyra

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    22 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Melalui KIM, Tidak Ada Lagi Istilah Sekat-sekat

    SOREANG, (WN.net) - Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mengembangkan program jaringan informasi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah melalui Kelompok Informasi Masyarkat (KIM). Sejak tahun 2017, setidaknya telah terbentuk 77 KIM ...

  • Pemerintahan
    20 Februari 2019 | 09:04 WIB

    Luhut Belum Tahu Temuan BPK Soal Penanganan DAS Citarum

    SOREANG, (WN.net) -- Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum tahu mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:43 WIB

    Sumber Air Warga Jakarta 81% dari Sungai Citarum

    JAKARTA, (WN.net) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan saat ini warganya memiliki ketergantungan pemenuhan air bersih sekitar 94% dari Waduk Jatiluhur dan PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang. ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Skor PPH Ketersediaan Pangan Kabupaten Bandung Masih Rendah

    SOREANG, (WN.net) -- Kondisi ketersediaan ketahanan pangan Kabupaten Bandung dinilai sudah cukup, namun konsumsi pangan nonberas nonterigu masih di bawah target, meski pada tahun lalu ada peningkatan. Imbasnya, ketercapaian skor ...

  • Pemerintahan
    18 Februari 2019 | 15:47 WIB

    Dadang Naser: Berhenti Saling Menyalahkan

    SOREANG, (WN.net) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menegaskan permasalahan banjir di mana pun tidak bisa diatasi oleh satu pihak. “Semua stakeholder, bersama-sama masyarakat harus sama-sama bergerak. Hilangkan ego sektoral ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net