Wibawa News


  • 13 September 2018 | 22:48 WIB
  • 00043 Kali Dilihat

Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran

 Yayat: Tataruang Pertanian di Kabupaten Bandung Ada Pergeseran
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat.* deddyra

SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar  tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik.

"Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft anggaran perubahan 2018, Red.)," ujar Yayat, usai Rapat Anggaran untuk RAPBD Perubahan tahun 2018, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Lantai Dua Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang,  Kamis (6/9).

Perihal tataruang pertanian itu mengemuka saat rapat pembahasan draft RAPBD Perubahan, antara DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, beserta jajaran eksekutif lainnya.

Yayat menegaskan, tataruang pertanian di Kabupaten Bandung sebetulnya sudah ada dan sudah dilaksanakan, hanya pelaksanaan di Kabupaten Bandung belum gamblang.

"Artinya, sudah dilaksanakan , tetapi kita masih bertahap, bukan berarti tidak dilaksanakan. Salah satu buktinya Dinas Pertanian mendapat  penghargaan surplus pangan. Hanya pantauan hukumnya belum sampai ke sana. Ranahnya ini ada di Bappeda dan Dinas Pertanian,” papar Yayat.

Yayat mengatakan, dewan harus mendukung dan mendorong penataan tataruang pertanian. Ini karena secara logika Kabupaten Bandung merupakan daerah agraris. Oleh karena itu, jangan sampai hasil pertanian atau pangan Kabupaten Bandung berkurang.

"Kalau berkurang apa kita harus meminta ke daerah lain, sementara kita sudah surplus? Maka ini harus dipertahankan," katanya.

Tataruang pertanian yang sudah ada itu, tutur Yayat, tinggal penataan lebih spesifik berdasarkan norma-normanya, karena masih ada pergeseran. Misalnya lahan pertanian yang berubah, seperti menjadi kawasan industri dan lainnya. Jadi harus ada pengetatan tempat-tempat atau wilayah-wilayah pertanian yang tidak boleh diganggu.

Terkait agenda rapat badan anggaran, dijelaskan Yayat, rapat membicarakan cantolan-cantolan untuk pelaksanaan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) nanti. Membahas mengenai kurva APBD perubahan tahun 2018.

"Ini bisa dilaksanakan dan masuk dalam PPAS yang harus didahului dengan penetapan kurva atau kebijakan, atau dasar hukumnya apa. Kita buatkan dulu draft dasar hukum. Pembuatan dasar hukum  sudah ada, samacam permen, perpres, pergub, perbup, tinggal kita cantolkan di situ. Kalau sudah ada cantolan, berarti sudah ada dasar hukum. Dasar hukum yang baru juga ada untuk menambahkan, seperti PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan kita masukan ke situ," jelasnya.

Kalau bicara prioritas khusus, tutur Yayat, ada usulan dari OPD  atau eksekutif, tetapi harus ada koreksi dulu.

"Kami pihak legislatif menyikapinya apa masuk atau tidak. Kalau masuk di murni, enggak usah masuk diperubahan, kita mengkiritisinya, kemudian kita bahas sama-sama," tutur Yayat.* deddyra

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    20 Oktober 2018 | 09:17 WIB

    Anggota Dewan Kaget, di Padasuka Banyak Anak Putus Sekolah

    SOREANG, (WN.net) -- Sungguh ironis dengan program pendidikan. Di zaman sekarang, ternyata masih banyak orangtua yang kurang respek terhadap pendidikan anaknya. Terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di Desa ...

  • Pemerintahan
    17 Oktober 2018 | 08:33 WIB

    Anang Susanto Minta Pengguna Anggaran Kerja Lebih Serius

    SOREANG, (WN.net) -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Ir. H. Anang Susanto, MSi., meminta para pengguna anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung benar-benar bisa memanfaatkan ...

  • Pemerintahan
    16 Oktober 2018 | 08:15 WIB

    Reses, Dadan Konjala Usung Program SLRT

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota DPRD yang satu ini manfaatkan masa reses melalui program pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang dibentuk melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). "Mengapa saya mengusung Puskesos, karena merupakan ...

  • Pemerintahan
    14 Oktober 2018 | 16:08 WIB

    Agus Syamsu Memilih Reses dengan Warga "Milenia"

    SOREANG, (WN.net) -- Setelah melakukan serangkaian kegiatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kini memasuki masa reses masa sidang I tahun 2018. Reses dilakukan di masing-masing daerah pemilihan ...

  • Pemerintahan
    11 Oktober 2018 | 08:39 WIB

    Sampai Detik Ini Kab. Bandung Belum Memiliki TPA

    SOREANG, (WN.net) -- Sampai detik ini Kabupaten Bandung belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Bahkan dalam setiap rapat pembahasan, seperti RKPD KUA APPS RAPBD, upaya pembangunan TPA itu selalu didiskusikan. "Saat ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net