Wibawa News


  • 18 September 2018 | 14:06 WIB
  • 00113 Kali Dilihat

Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif

 Dampak Kenaikan Dollar AS, PDAM Tirta Raharja Sesuaikan Tarif
Direktur Utama PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Rudie Kusmayadi, saat sosialisasi penyesuaian tarif PDAM per 1 Oktober 2018, di PDAM Tirta Raharja, Senin (17/9).* deddyra

SOREANG, (WN.net)-- Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini, berimbas pada biaya operasional produk air bersih Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Tirta Raharja, Kabupaten Bandung.

"Sebagaimana kita ketahui, saat ini dollar sudah di angka Rp15.000 dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Pengaruh dollar ini sangat besar pada biaya operasional," jelas Direktur Utama PDAM Tirta Raharja, H. Rudie Kusmayadi., BE,. M.Si., kepada wartawan, di Aula Kantor PDAM Tirta Raharja, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Senin (17/9).

Tingginya nilai dollar terhadap rupiah, kata Rudie, menjadi salah satu alasan perusahaan air bersih milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung ini untuk menyesuaikan tarif.  Pasalnya, hampir 40 persen kebutuhan operasional satu PDAM, seperti penyediaan pipa, bahan kimia, aksesoris, dan lainnya hampir semuanya tanggungan import.

"Jadi sangat bergantung pada nilai kurs rupiah," kata Rudie.

Selain itu, penyesuaian tarif air bersih tahun 2018 ini sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rudie, PDAM Tirta Raharja dalam melayani kebutuhan air bersih masyarakat senantiasa melakukan operasionalnya secara profesional berdasarkan pada Permendagri No. 71 tahun 2016, tentang perhitungan dan penetapan air minun. Antara lain tarif PDAM didorong untuk FCR (full cost recovery), profit minimal 10%, beban tarif minimal ditetapkan masing-masing daerah, tarif air minum PDAM ditetapkan setiap tahun oleh kepala daerah.

Tarif air minum PDAM Tirta Raharja tahun 2018 ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Bandung No. 690/KUP 689-perek/2017. Penyesuaian secara bertahap, berlaku sejak Oktober 2018. Antara lain Tarif rendah: Tahap 1, Rp2.000; tahap 2, Rp2.200; tahap 3, Rp.2.400).  Tarif dasar: Tahap 1, Rp4.100; tahap 2 Rp4.400; tahap 3, Rp4.700). Tarif penuh: Tahap 1, Rp4.500; tahap 2, Rp5.500; dan tahap 3, Rp7.100).

"Terakhir penyesuaian tatif itu tahun 2014. Semakin lama kita semakin sulit kalau tidak disesuaikan. Sosialisasi ini juga sebagai upaya agar tidak terjadi gejolak di masyarakat," kata Rudie, didampingi Direktur Teknis, Agus Fujiarti, dan Direktur Umum, Pambudi.

Penetapan tarif air minum ini, tutur dia, disesuaikan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama atau setara dengan UMP provinsi, tidak melampaui empat persen (4 per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Perhitungan tarif PDAM juga dilakukan dengan mempertimbangkan angka inflasi tahunan, subsidi silang antarkelompok pelanggan, dan penerapan tarif progresif dalam mengupayakan penghematan penggunaan air minum yang dikenakan pada pelanggan yang konsumennya melebihi kebutuhan pokok air minum.

Untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat, PDAM berupaya melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tetapi kondisi dan kemampuan keuangan relatif terbatas.

Saat ini cakupan pelayanan air beraih PDAM Tirta Raharja masih rendah, sekitar 13%. Sedangkan masyarakat non pelanggan banyak yang belum terlayani, karena membutuhkan investasi yang relatif tinggi.

"Biaya investasi untuk satu sambungan rumah membutuhkan biaya Rp10 juta/SR, sementara untuk biaya pasang baru Rp1,1 juta/SR, sehingga masyarakat non pelanggan perlu dibantu. Dukungan pembiayaan pengembangan SPAM dengan sumber APBN terbatas pada sistem produksi, sehingga PDAM harus melakukan investasi sendiri untuk membiayai jaringan perpipaannya," paparnya.* deddyra

 

Berita Lainnya

  • Pemerintahan
    22 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Melalui KIM, Tidak Ada Lagi Istilah Sekat-sekat

    SOREANG, (WN.net) - Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mengembangkan program jaringan informasi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah melalui Kelompok Informasi Masyarkat (KIM). Sejak tahun 2017, setidaknya telah terbentuk 77 KIM ...

  • Pemerintahan
    20 Februari 2019 | 09:04 WIB

    Luhut Belum Tahu Temuan BPK Soal Penanganan DAS Citarum

    SOREANG, (WN.net) -- Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum tahu mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:43 WIB

    Sumber Air Warga Jakarta 81% dari Sungai Citarum

    JAKARTA, (WN.net) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan saat ini warganya memiliki ketergantungan pemenuhan air bersih sekitar 94% dari Waduk Jatiluhur dan PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang. ...

  • Pemerintahan
    19 Februari 2019 | 08:40 WIB

    Skor PPH Ketersediaan Pangan Kabupaten Bandung Masih Rendah

    SOREANG, (WN.net) -- Kondisi ketersediaan ketahanan pangan Kabupaten Bandung dinilai sudah cukup, namun konsumsi pangan nonberas nonterigu masih di bawah target, meski pada tahun lalu ada peningkatan. Imbasnya, ketercapaian skor ...

  • Pemerintahan
    18 Februari 2019 | 15:47 WIB

    Dadang Naser: Berhenti Saling Menyalahkan

    SOREANG, (WN.net) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menegaskan permasalahan banjir di mana pun tidak bisa diatasi oleh satu pihak. “Semua stakeholder, bersama-sama masyarakat harus sama-sama bergerak. Hilangkan ego sektoral ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net