Wibawa News


  • 04 September 2019 | 16:57 WIB
  • 00063 Kali Dilihat

Kementerian Sosial Verifikasi RTSM

 Kementerian Sosial Verifikasi RTSM

KBB, (WN.net) - Untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah melalui Kementrian Sosial terus memverifikasi data masyarakat sangat miskin untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Program PKH itu berdasarkan Peraturan Mentri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yaitu pemerintah bertugas untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Seperti di Kabupaten Bandung Barat (KBB), tahun ini Kemensos telah memverifikasi 71.306 penerima PKH.

“Jumlah itu dari hasil verifikasi berdasarkan data pengolahan final closhing,” kata Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Yuyun Budiarti, yang didampingi Kepala Seksi Jaminan Sosial, Novi Dewi Maharani, Rabu (4/9/2019)

Menurutnya, bantuan PKH itu tersebar di 165 desa se-Bandung Barat. Proses pemberiannya sudah mau masuk tahap empat.

“Mekanisme pencairan PKH ini dalam satu tahun itu ada empat tahap, yang pertama pada  Januari, tahap ke dua April, tahap ke tiga Juli, dan yang ke empat pada Oktober. Jadi prosesnya tidak sekaligus cair, itu bertahap,” jelas Yuyun.

Kepala Seksi Jaminan Sosial, Novi Dewi Maharani, menambahkan, ada tujuh komponen yang menjadi target sasaran PKH, di antaranya, Anak Sekolah Dasar (SD), Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anak Sekolah Menengah Atas (SMA, Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD), Disabilitas, dan Lansia.

“Itu rata-rata di dalam tujuh komponen tersebut semuanya masyarakat dalam katagori sangat miskin. Tujuh komponen yang menerima bantuan PKH, nilai bantuannya tidak sama, seperti, balita Rp2,4 juta, Anak SD Rp900 ribu, Anak SMP Rp1,5 juta, anak SMA Rp2 juta, ibu hamil Rp2,4 juta, disabilitas Rp2,4 juta, dan lansia Rp2,4 juta,” terangnya

Dari tingkat keberhasilan, sebut Novi, sampai Agustus 2019 sekitar 425 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program PKH yang telah digraduasi oleh Dinas Sosial KBB.

“Jadi meraka tidak lagi bisa menerima program PKH, dikarenakan tingkat perekonomiannya telah meningkat,”sebut Novi.

Lanjut Novi, pihaknya terus melakukan upaya untuk memotivasi mereka agar lebih mandiri, tidak terus bergantung pada program PKH. Dari 425 yang di digraduasi, rata-rata sudah memiliki usaha.

“Mereka bisa menyisihkan bantuannya untuk kebutuhan hidup, sehingga mereka memliki modal untuk usaha mandiri, tidak bergantung lagi pada program PKH,” tutur Novi.

Novi berharap, jumlah digraduasi di KBB bisa lebih meningkat, sehingga jumlah KPM dari 71.306 orang menurun.* Buhori

Berita Lainnya

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net